
JAKARTA, METRODAILY — Kasus eksploitasi seksual terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) kembali mencuat.
Sebanyak 19 PMI perempuan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Mereka justru dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK).
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengatakan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah.
KJRI Dubai bersama aparat setempat telah melakukan berbagai langkah perlindungan dan penegakan hukum.
“Dari total 19 korban, 7 di antaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Sisanya, sebanyak 12 orang, masih dalam proses hukum dan kini berada di shelter KJRI Dubai,” jelas Judha dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (8/4).
Pengungkapan kasus ini turut dipicu oleh video viral seorang PMI bernama Eni Rohaiti, yang memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan rekan-rekannya.
Dalam video tersebut, Eni menyebut korban dijual oleh sesama WNI kepada warga asing dan dipaksa menjadi PSK.
Judha memastikan, KJRI Dubai telah berkomunikasi dengan Eni.
“Yang bersangkutan dalam kondisi baik dan tidak mengalami permasalahan secara langsung. Namun laporan tentang teman-temannya telah kami tindak lanjuti bersama kepolisian Dubai,” ujarnya.
Menurut Judha, modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan gaji tinggi kepada PMI yang telah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT), kemudian memaksa mereka pindah ke pekerjaan ilegal dan dieksploitasi secara seksual.
Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah terus menggencarkan sosialisasi bahaya TPPO kepada para PMI, komunitas, dan agen tenaga kerja (tadbeer) di Dubai.
KJRI juga telah membentuk Tim Pendamping PMI bekerja sama dengan tokoh masyarakat di tujuh emirat di UEA.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji besar tanpa kejelasan legalitas.
“Status ilegal membuat PMI sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual,” ujar Judha.
Sebagai informasi, berdasarkan Permenaker No. 260 Tahun 2015, Uni Emirat Arab masih termasuk negara yang terlarang untuk penempatan PMI sektor domestik.
PMI atau WNI yang membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan dugaan TPPO dapat menghubungi hotline Pelindungan WNI KJRI Dubai di +971 56 332 2611. (Jp)
