Terlibat Penyalahgunaan BBM Subsidi, Mobil dan 2 Pemuda Diamankan di Padangsidimpuan

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang berinisial AYP (19) dan EP (17), beserta satu unit mobil Toyota Kijang berwarna hijau yang dilengkapi tangki modifikasi berkapasitas 300 liter.
Penindakan berlangsung pada Selasa (27/10/2026), sekitar pukul 08.00 WIB, di Jalan Merdeka, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho. Informasi tersebut menyebutkan adanya kendaraan yang diduga mengangkut BBM jenis Pertalite secara tidak sesuai ketentuan di wilayah Kota Padangsidimpuan.
Menindaklanjuti informasi itu, tim operasional (Opsnal) yang dipimpin Aiptu Ahmad Taufik Simbolon, bersama Bripka Roby Ayat Gito dan Bripka Azli Nasution, melakukan penyelidikan serta membuntuti kendaraan yang dicurigai hingga ke kawasan Kayu Ombun.
Petugas kemudian menghentikan dan memeriksa mobil Toyota Kijang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tangki yang telah dimodifikasi serta sejumlah jeriken yang berisi BBM jenis Pertalite.
Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Diantaranya satu unit mobil Toyota Kijang berwarna hijau dengan nomor polisi BB 1654 FB, dilengkapi tangki modifikasi berkapasitas 300 liter yang dilaporkan berisi BBM jenis Pertalite, lima jeriken berkapasitas masing-masing 40 liter, terdiri atas tiga jeriken berisi Pertalite dan dua jeriken kosong dan empat unit telepon genggam.
Kedua orang yang diamankan beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Berdasarkan keterangan dalam penanganan perkara, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti, serta pihak yang diamankan, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penyidik menerapkan sangkaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

