MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan capaian kinerja makro ekonomi daerah tahun 2025 dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Bobby menekankan perbaikan signifikan di sejumlah indikator utama, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Sumut mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025.
Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari kategori penduduk miskin.
Baca Juga: MBG Resmi Jalan Lagi Hari Ini, BGN Ancam Mitra ‘Nakal’: Mark Up Harga Langsung Disanksi!
Capaian ini disebut sebagai hasil dari intervensi program pengentasan kemiskinan yang mulai menunjukkan dampak nyata di lapangan.
Ketenagakerjaan dan IPM Ikut Meningkat
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik menjadi 72,29% pada 2025, dibandingkan 71,36% pada 2024.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat 0,71 poin, dari 75,76 menjadi 76,47.
Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli.
Baca Juga: Polisi Gelar Ibadah di Sel Tahanan Simalungun, Tahanan Diajak Introspeksi dan Berubah
Pertumbuhan ekonomi Sumut turut ditopang oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam tiga tahun terakhir.
“Terjadi peningkatan sebesar 8,60 persen dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan tahun 2025 mencapai Rp72,62 juta atau naik 7,76 persen,” ujar Bobby.
Tren ini menunjukkan penguatan daya saing ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global.
PAD Capai Rp12,27 Triliun, Belanja 92 Persen
Dalam aspek fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tahun 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau sekitar 92 persen.
Baca Juga: Pencuri Gas LPG Angkut 5 Tabung dari Rumah Makan Saat Dini Hari
Bobby menegaskan pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan fokus pada program prioritas.
“Belanja daerah mengedepankan efisiensi dan efektivitas agar tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Penyampaian LKPJ menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan publik atas pelaksanaan program sepanjang tahun anggaran. (rel/dis)
Editor : Editor Satu