Advertisement

Bansos Beras dan SPHP Dihentikan Sementara, Ini Alasannya

E
Penulis: Editor Satu❯

Penyaluran beras cadangan pemerintah kepada warga Kota Tanjungbalai.
Penyaluran beras cadangan pemerintah kepada warga Kota Tanjungbalai.


Advertisement

JAKARTA, METRODAILY – Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras dan program beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani yang saat ini masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian ini bersifat sementara selama dua bulan ke depan. Tujuannya adalah mencegah anjloknya harga gabah akibat tingginya pasokan beras di pasar.

“Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Jika terus membanjiri pasar dengan beras bantuan, maka harga gabah petani tidak akan naik,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (4/2).

Advertisement

Keputusan ini bertepatan dengan masa panen raya yang akan dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk gabah mereka. Saat ini, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Arief menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menyeimbangkan sektor hulu dan hilir. Meskipun pemerintah berusaha menjaga inflasi tetap terkendali, kesejahteraan petani juga harus menjadi prioritas.

Hal senada diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono. Ia menjelaskan bahwa program bansos beras dan SPHP yang sebelumnya direncanakan untuk enam bulan ke depan kini dihentikan sementara demi menjaga stabilitas harga gabah.

Advertisement

“Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP untuk enam bulan ke depan sementara ini belum dilakukan agar harga gabah tetap stabil,” ujar Wahyu.

Sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga, Bulog juga ditugaskan untuk menyerap hingga 3 juta ton beras selama panen raya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan di pasar.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan harga di tingkat petani dan pasar. (dtc)

Advertisement
Editor : Editor Satu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer