25 C
Medan
Monday, December 5, 2022

Tambang Timah dan Seng di Dairi Mulai Proses Konstruksi, 2025 Ditarget Produksi

DAIRI, METRODAILY – Menyusul keluarnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Agustus 2022, PT Dairi Prima Mineral (DPM) –perusahaan pertambangan timah dan seng– yang berlokasi di Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, segera melakukan persiapan.

“Addendum Amdal sudah terbit. Perusahaan sejak dari sekarang akan melakukan pembenahan dan konstruksi,” kata Manager external PT DPM, Syahrial Suwandi, pada sosialisasi addendum izin Amdal PT DPM kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, di Hotel Beristera, Sitinjo, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Syahrial menerangkan, tahun 2005 lalu, Amdal PT DPM sebenarnya sudah disetujui. Tetapi untuk meningkatkan perlindungan yang lebih baik terhadap keselamatan lingkungan dan keselamatan warga masyarakat di wilayah terdampak, tahun 2015 perusahaan mengajukan revisi Amdal untuk 3 poin penting. Yaitu perubahan tata lokasi portal tambang, lokasi TSF (Tailing Storage Facility), dan lokasi gudang handak (bahan peledak).

Perubahan lokasi ini sesuai permintaan Kementerian LH agar mengeluarkan TSF dari kawasan hutan. Juga memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasional pertambangan. “Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pertambangan yang baik dan benar yang selama ini dianut oleh PT. Dairi Prima Mineral,” kata Syahrial.

Beruntung, perusahaan mendapat lokasi baru berbentuk cekungan, sehingga TSF otomatis punya tanggul alam. “Tinggal memadatkan dinding agar pori-porinya mengecil. Dan menambah bendungan di lokasi baru,” katanya.

Dengan keluarnya addendum Amdal, PT DPM segera melakukan persiapan. Mulai saat ini hingga Juni tahun 2023, perusahaan akan mempersiapkan infrastruktur jalan ke lokasi tambang. Lahan lokasi pabrik juga akan diratakan.

Kemudian, perusahaan akan mengecek ulang seluruh peralatan yang sudah dibeli, dan peralatan apa yang perlu ditambah.

 

Manager eksternal PT DPM, Syahrial Suwandi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan sosialisasi adendum izin Amdal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di hotel Beristera, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Mulai Juni 2023 hingga Juni 2025, perusahaan akan mulai melakukan pembangunan konstruksi tambang. Seluruh peralatan akan dimobilitasi ke lokasi. Gudang handak juga akan dipindah. Proses konstruksi diperkirakan butuh 2 tahun. Seperti membangun pabrik tambang, pembuatan lobang, infrastruktur pendukung, jalan saluran air, kolam penampungan, terowongan tambang, dst.

“Konstruksi ditarget selesai tahun 2025. Diperkirakan, Juni 2025 PT DPM mulai memproduksi timah dan seng,” kata Syahrial.

Ditanya tentang perekrutan tenaga kerja/karyawan, ia menjawab, saat konstruksi berlangsung, perusahaan membutuhkan tenaga ahli dan pekerja sekitar 490-800 orang.

Baca Juga :  Jutaan Data Nasabah BRI Diduga Bocor

“Perusahaan akan melakukan perekrutan tenaga kerja secara maksimal setelah tambang siap beroperasi. Perekrutan tenaga kerja akan berkonsultasi dengan Disnaker Dairi, dengan mengutamakan putra/putri daerah lingkar tambang,” tegasnya.

Mengenai aksi penolakan dilakukan masyarakat lingkar tambang, Syahrial menyebut, tetap menghargai aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan, dan mengurangi potensi yang merugikan masyarakat sekitar tambang.

“Termasuk addendum yang kita lakukan adalah untuk pertimbangan keselamatan pekerja, lingkungan dan masyarakat lingkar tambang,” katanya.

Adapun umur tambang timah dan seng di Dairi diperkirakan mencapai 8 tahun. “Namun perusahaan akan tetap melakukan eksplorasi yang diharapkan akan mendapat cadangan. Sehingga umur tambang bisa lebih dari 8 tahun. Kuncinya tetap mencari cadangan baru,” kata Syahrial.

Slide rencana kerja PT DPM yang dipaparkan Manager Eksternal PT DPM, Syahrial Suwandi saat sosialisasi addendum Amdal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di hotel Beristera, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Estimasi pemasukan PAD Pemkab Dairi dari PT DPM setelah target tambang beroperasi tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp47 miliar-48 miliar per tahu. Adapun target PAD Pemkab Dairi tahun 2022 sebesar Rp.69,33 miliar. Kehadiran tambang juga diharapkan akan memunculkan kegiatan ekonomi baru di tengah masyarakat.

Investasi PT DPM diperkirakan mencapai USD 200-an juta, atau kurang lebih Rp3 triliun.

Mewakili Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Amper Nainggolan usai sosialisasi mengatakan, dengan terbitnya addendum izin Amdal PT DPM oleh KLHK, otomatis pemerintah daerah akan mendukung dan memfasilitasi investor PT DPM. “Pemerintah Dairi memastikan akan secara berkelanjutan mengawasi kegiatan PT DPM,” katanya.

Mewakili tokoh masyarakat Pakpak, Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak, Aslim Padang serta Ketua Sulang Silima Marga Sambo, Alihusen Sambo menyambut baik sudah terbitnya addendum izin Amdal PT DPM. Karena sebentar lagi sudah bisa berproduksi.

Keduanya mengatakan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat tambang dan melindunginya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, anggota tim penyusun Addendum Amdal, Nita Marikena dan Eka Onwardana, tokoh pemangku hak ulayat, Camat dan jajaran pemerintahan desa kecamatan Silima Pungga-Pungga, pejabat Polres dan Kodim Dairi. Turut hadir, LSM HIMPAK, FORKALA, Almas Lintang,, Petrasa, Bakumsu, JKLPK, Jatam, YDPK (Diakonia), perwakilan mahasiswa dari GMNI, dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya. (Mea)

DAIRI, METRODAILY – Menyusul keluarnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Agustus 2022, PT Dairi Prima Mineral (DPM) –perusahaan pertambangan timah dan seng– yang berlokasi di Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, segera melakukan persiapan.

“Addendum Amdal sudah terbit. Perusahaan sejak dari sekarang akan melakukan pembenahan dan konstruksi,” kata Manager external PT DPM, Syahrial Suwandi, pada sosialisasi addendum izin Amdal PT DPM kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, di Hotel Beristera, Sitinjo, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Syahrial menerangkan, tahun 2005 lalu, Amdal PT DPM sebenarnya sudah disetujui. Tetapi untuk meningkatkan perlindungan yang lebih baik terhadap keselamatan lingkungan dan keselamatan warga masyarakat di wilayah terdampak, tahun 2015 perusahaan mengajukan revisi Amdal untuk 3 poin penting. Yaitu perubahan tata lokasi portal tambang, lokasi TSF (Tailing Storage Facility), dan lokasi gudang handak (bahan peledak).

Perubahan lokasi ini sesuai permintaan Kementerian LH agar mengeluarkan TSF dari kawasan hutan. Juga memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasional pertambangan. “Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pertambangan yang baik dan benar yang selama ini dianut oleh PT. Dairi Prima Mineral,” kata Syahrial.

Beruntung, perusahaan mendapat lokasi baru berbentuk cekungan, sehingga TSF otomatis punya tanggul alam. “Tinggal memadatkan dinding agar pori-porinya mengecil. Dan menambah bendungan di lokasi baru,” katanya.

Dengan keluarnya addendum Amdal, PT DPM segera melakukan persiapan. Mulai saat ini hingga Juni tahun 2023, perusahaan akan mempersiapkan infrastruktur jalan ke lokasi tambang. Lahan lokasi pabrik juga akan diratakan.

Kemudian, perusahaan akan mengecek ulang seluruh peralatan yang sudah dibeli, dan peralatan apa yang perlu ditambah.

 

Manager eksternal PT DPM, Syahrial Suwandi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan sosialisasi adendum izin Amdal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di hotel Beristera, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Mulai Juni 2023 hingga Juni 2025, perusahaan akan mulai melakukan pembangunan konstruksi tambang. Seluruh peralatan akan dimobilitasi ke lokasi. Gudang handak juga akan dipindah. Proses konstruksi diperkirakan butuh 2 tahun. Seperti membangun pabrik tambang, pembuatan lobang, infrastruktur pendukung, jalan saluran air, kolam penampungan, terowongan tambang, dst.

“Konstruksi ditarget selesai tahun 2025. Diperkirakan, Juni 2025 PT DPM mulai memproduksi timah dan seng,” kata Syahrial.

Ditanya tentang perekrutan tenaga kerja/karyawan, ia menjawab, saat konstruksi berlangsung, perusahaan membutuhkan tenaga ahli dan pekerja sekitar 490-800 orang.

Baca Juga :  Asian Agri Latih Petani Sawit soal Sertifikat ISPO

“Perusahaan akan melakukan perekrutan tenaga kerja secara maksimal setelah tambang siap beroperasi. Perekrutan tenaga kerja akan berkonsultasi dengan Disnaker Dairi, dengan mengutamakan putra/putri daerah lingkar tambang,” tegasnya.

Mengenai aksi penolakan dilakukan masyarakat lingkar tambang, Syahrial menyebut, tetap menghargai aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut akan menjadi evaluasi untuk perbaikan, dan mengurangi potensi yang merugikan masyarakat sekitar tambang.

“Termasuk addendum yang kita lakukan adalah untuk pertimbangan keselamatan pekerja, lingkungan dan masyarakat lingkar tambang,” katanya.

Adapun umur tambang timah dan seng di Dairi diperkirakan mencapai 8 tahun. “Namun perusahaan akan tetap melakukan eksplorasi yang diharapkan akan mendapat cadangan. Sehingga umur tambang bisa lebih dari 8 tahun. Kuncinya tetap mencari cadangan baru,” kata Syahrial.

Slide rencana kerja PT DPM yang dipaparkan Manager Eksternal PT DPM, Syahrial Suwandi saat sosialisasi addendum Amdal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di hotel Beristera, Dairi, Rabu (23/11/2022).

Estimasi pemasukan PAD Pemkab Dairi dari PT DPM setelah target tambang beroperasi tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp47 miliar-48 miliar per tahu. Adapun target PAD Pemkab Dairi tahun 2022 sebesar Rp.69,33 miliar. Kehadiran tambang juga diharapkan akan memunculkan kegiatan ekonomi baru di tengah masyarakat.

Investasi PT DPM diperkirakan mencapai USD 200-an juta, atau kurang lebih Rp3 triliun.

Mewakili Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Amper Nainggolan usai sosialisasi mengatakan, dengan terbitnya addendum izin Amdal PT DPM oleh KLHK, otomatis pemerintah daerah akan mendukung dan memfasilitasi investor PT DPM. “Pemerintah Dairi memastikan akan secara berkelanjutan mengawasi kegiatan PT DPM,” katanya.

Mewakili tokoh masyarakat Pakpak, Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak, Aslim Padang serta Ketua Sulang Silima Marga Sambo, Alihusen Sambo menyambut baik sudah terbitnya addendum izin Amdal PT DPM. Karena sebentar lagi sudah bisa berproduksi.

Keduanya mengatakan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat tambang dan melindunginya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, anggota tim penyusun Addendum Amdal, Nita Marikena dan Eka Onwardana, tokoh pemangku hak ulayat, Camat dan jajaran pemerintahan desa kecamatan Silima Pungga-Pungga, pejabat Polres dan Kodim Dairi. Turut hadir, LSM HIMPAK, FORKALA, Almas Lintang,, Petrasa, Bakumsu, JKLPK, Jatam, YDPK (Diakonia), perwakilan mahasiswa dari GMNI, dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya. (Mea)

Most Read

Artikel Terbaru

/