PEKANBARU, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Dalam sambutannya, Juska Meidy Enyke Sjam mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP.
Ia menjelaskan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Sementara itu, Bupati Kasmarni menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
Menurutnya, opini WTP ke-13 berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
> "LHP yang kami terima hari ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik," ujar Kasmarni.
Kasmarni menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara tepat waktu, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Alhamdulillah, opini WTP ke-13 ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara maksimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan terpercaya," tegasnya.
