SIMALUNGUN, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengubah rancangan APBD 2027 setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang Rp88,4 miliar lebih.
Dana TKD yang semula diasumsikan mencapai Rp1,9 triliun lebih, kini ditetapkan sekitar Rp1,8 triliun. Pengurangan tersebut memaksa Pemkab Simalungun dan DPRD menyesuaikan rancangan anggaran sebelum disahkan menjadi APBD 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora menjelaskan, Rancangan APBD 2027 sebelumnya disusun dengan asumsi TKD sama seperti APBD 2026, yakni sekitar Rp1,9 triliun lebih. Dengan asumsi itu, total RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,4 triliun.
Baca Juga: Universitas Efarina Cetak 52 Apoteker Angkatan Pertama
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih melalui Mixnon, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Simson Tambunan, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD telah mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang disepakati bersama DPRD pada 27 Agustus 2026.
Pemkab kemudian menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026.
Menurut Mixnon, penyampaian tersebut sudah mengikuti jadwal tahapan penganggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
"Mengapa disampaikan tanggal 4 September? Karena berdasarkan ketentuannya harus disampaikan paling lama minggu kedua bulan September. Atau dengan kata lain 60 hari kerja dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan," terang Mixnon.
Baca Juga: 35 Murid TK Aisyiyah Kunjungi Polres Siantar, Antusias Kenali Peralatan Dalmas
Artinya, pembahasan dan persetujuan bersama RAPBD 2027 ditargetkan selesai paling lambat 30 November 2026.
Kesepakatan Anggaran Harus Diubah
Persoalan muncul setelah Pemkab Simalungun menerima surat Kementerian Keuangan pada 29 September 2026. Dalam surat tersebut, alokasi TKD 2027 ditetapkan sekitar Rp1,8 triliun atau berkurang Rp88,4 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, saat Bupati Anton Achmad Saragih menyampaikan nota pengantar keuangan dalam rapat paripurna DPRD pada 10 November 2026, pagu anggaran yang digunakan masih mengacu pada Ranperda APBD sebelum penyesuaian TKD.
Mixnon menjelaskan, pengurangan transfer pusat itu harus dibahas bersama DPRD melalui tahapan pembahasan lanjutan. Penyesuaian tidak bisa dilakukan sepihak karena sebelumnya KUA-PPAS telah disepakati bersama.
Baca Juga: Prilly Latuconsina Borong Dua Penghargaan, Bisnis Kapal Pesiar Ikut Diakui
"Di sinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan bupati menanggapi adanya pengurangan TKD yang oleh Pemkab Simalungun untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian, dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah dibahas penyesuaian dimaksud," jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkab tidak langsung mengubah rancangan anggaran karena penyusunan sebelumnya didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi tidak ada yang tidak tepat. Tapi mungkin waktu sudah mendesak, maka berpaculah untuk menyelesaikan pembahasan," tukasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Simalungun Simson Tambunan mengatakan penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah dilakukan sesuai jadwal tahapan.
Baca Juga: Jennifer Coppen Hamil Anak Pertama dari Justin Hubner
"Kita berharap dalam pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Dengan berkurangnya TKD Rp88,4 miliar lebih, Pemkab dan DPRD kini harus menentukan kembali prioritas belanja daerah agar rancangan APBD 2027 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (esa)
Editor : Editor Satu