Masinton Dorong Pemulihan Menyeluruh
TAPTENG, METRODAILY – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, pada November 2025 tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur.
Bencana itu juga mengubah bentang alam, alur sungai, kawasan permukiman, hingga areal persawahan, terutama di Kecamatan Tukka.
Perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah bencana memperlihatkan perubahan kondisi sejumlah kawasan terdampak. Jejak longsoran, hamparan sedimen, dan perubahan lahan pertanian menjadi tantangan dalam proses pemulihan yang masih membutuhkan penanganan terpadu.
Baca Juga: Longsor Tutup Jalan di Siatas Barita, Pemkab Taput Kerahkan Alat Berat
Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko banjir dan longsor susulan, memulihkan lingkungan, serta melindungi sumber penghidupan masyarakat.
Bupati Tapteng Masinton Pasaribu sebelumnya menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau progres pemulihan wilayah terdampak pada September 2026.
“Apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat,” kata Masinton.
Baca Juga: Taput Dapat Jatah Pengembangan 130 Hektare Bawang Putih pada 2027
Tukka Hadapi Ancaman Banjir Susulan
Kecamatan Tukka menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam pemulihan. Kondisi geografis dan aliran sungai membuat kawasan ini berpotensi terdampak kiriman air serta material dari wilayah hulu.
Saat meninjau penanganan banjir di kawasan Hutanabolon pada September 2026, Masinton menyoroti jebolnya tanggul akibat tingginya debit air. Penanganan tanggul dan mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi ancaman terhadap warga.
“Yang terjadi malam tadi adalah jebolnya tanggul akibat debit air yang sangat tinggi. Kita turun langsung untuk melihat kondisi dan memastikan masyarakat terlindungi,” ujar Masinton, sebagaimana dikutip pada Senin (12/10/2026).
Baca Juga: Puskesmas Hutagalung Terima Ambulans, Bupati Humbahas: Dukung Layanan Darurat
Banjir dan longsor susulan setelah bencana utama menambah beban pemulihan. Karena itu, penanganan perlu mencakup pengelolaan aliran sungai dari hulu hingga hilir, pengendalian sedimen, penguatan infrastruktur pelindung, serta pemulihan kawasan permukiman.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, instansi teknis, dan masyarakat juga diperlukan agar program penanganan berjalan terpadu dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Lahan Produktif Ikut Jadi Perhatian
Perubahan kondisi persawahan dan lahan produktif menjadi persoalan lain yang perlu ditangani. Kerusakan lahan berpotensi memengaruhi kegiatan pertanian dan pendapatan warga yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Baca Juga: Kemarau Bikin Api Sulit Dikendalikan, Mendagri Minta Semua Pembakaran Lahan Dilarang
Pemulihan karena itu perlu mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan hanya pembangunan kembali jalan, tanggul, dan fasilitas umum.
Citra satelit dapat membantu mengidentifikasi perubahan bentang alam serta menentukan kawasan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Namun, tingkat kerusakan, penyebab teknis bencana, dan asal material longsoran tetap harus dipastikan melalui verifikasi lapangan dan kajian instansi berwenang.
Pemkab Tapteng terus mendorong pemulihan wilayah terdampak. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan kembali tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat perlindungan masyarakat terhadap ancaman banjir dan longsor di masa mendatang. (net)
Editor : Editor Satu