SIANTAR, METRODAILY – Sebanyak 634 rumah tidak layak huni di Kota Pematangsiantar mendapat kuota bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026.
Namun, proses verifikasi masih menjadi tantangan. Dari 300 calon penerima pada tahap pertama, baru 47 yang dinyatakan lolos.
Data tersebut dipaparkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pematangsiantar Robert Sitanggang dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres Bedah Rumah serta Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (10/10).
Baca Juga: Maruli Siregar Jadi Kasat Reskrim, Syamsul Bahri Pimpin Satnarkoba Polres Siantar
Dari 300 calon penerima yang diverifikasi pada tahap pertama, sebanyak 253 tidak lolos. Menurut Robert, kendala yang ditemukan antara lain calon penerima meninggal dunia, kondisi rumah sudah layak huni, atau calon penerima menolak bantuan.
Untuk mengganti calon penerima yang tidak memenuhi syarat, Pemko Pematangsiantar telah mengusulkan 229 nama pengganti yang sudah diverifikasi tim. Sementara itu, data pengganti untuk 24 unit lainnya masih dalam proses pengiriman.
“Ini diakibatkan calon penerima bantuan meninggal dunia, rumah sudah layak huni, dan calon penerima bantuan menolak bantuan,” kata Robert.
Baca Juga: Inter Milan Hajar Parma 3-0, Rebut Puncak Klasemen Liga Italia
Sementara itu, verifikasi tahap kedua mencakup 334 unit rumah. Pemerintah masih melengkapi data administrasi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).
Pemko berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga rehabilitasi dapat terlaksana pada tahun ini.
Anggaran Pemko Perbaiki 23 Rumah
Di luar bantuan pemerintah pusat, Pemko Pematangsiantar juga menganggarkan rehabilitasi 23 rumah tidak layak huni pada 2026. Sebanyak 15 unit berada di kawasan kumuh, sedangkan delapan unit lainnya berada di luar kawasan kumuh. Program tersebut saat ini sedang berjalan.
Baca Juga: Kirana Larasati Terseret Kasus Dugaan Penipuan Emas Rp25 Miliar
Robert menyebut, hingga 2025, Pematangsiantar telah menangani 830 unit rumah tidak layak huni melalui berbagai sumber pembiayaan.
Rinciannya, 528 unit melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), 95 unit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 207 unit melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk mempercepat perbaikan hunian warga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari 53 kelurahan di Pematangsiantar, sebanyak 23 kelurahan masuk dalam kawasan kumuh. Pemerintah kota telah melakukan sejumlah intervensi, antara lain perbaikan rumah, saluran drainase, dan jalan lingkungan.
Baca Juga: KANIM TBA Perluas Akses Layanan Paspor
Pemko juga sedang menyusun perencanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh di lima kelurahan, yakni Kahean, Martoba, Sigulang-gulang, Naga Pitu, dan Tanjung Tongah.
Kawasan Kumuh Bane Diusulkan Jadi Prioritas
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing turut menyoroti kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kawasan tersebut berada di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, dengan luas 19,85 hektare. Wesly berharap kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dapat mendorong kawasan itu menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat.
Baca Juga: Marcopolo Cup XII 2026 Bergulir, 68 Tim Voli Bersaing untuk Piala Dansat Brimob
Ia juga mengapresiasi tim yang terlibat dalam pendataan calon penerima BSPS dan meminta seluruh pihak menjaga komitmen agar bantuan tepat sasaran.
“Saya yakin banyak kendala di lapangan yang dihadapi. Namun mari kita tetap komitmen agar program ini dapat sukses terlaksana di Kota Pematangsiantar,” kata Wesly.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan kunjungannya bertujuan mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak ditempati.
Ia menegaskan alokasi bantuan untuk seluruh Indonesia ditargetkan selesai dicairkan pada akhir Oktober. Dengan demikian, November dan Desember dapat difokuskan untuk pembangunan dan relokasi.
Baca Juga: Dua Pekan Dilaporkan Hilang, Ditemukan Meninggal di Kebun Warga Batang Toru
“Kita komit, akhir Oktober alokasi untuk seluruh Indonesia sudah selesai dicairkan. Karena November dan Desember sudah fokus pembangunan dan relokasinya. Untuk itu, mohon kerja sama seluruh pihak, agar program ini dapat terlaksana dengan baik,” ujar Sri.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri tim Kementerian PKP, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pematangsiantar Johannes Sihombing, para camat, dan lurah. (esa)
Editor : Editor Satu