MEDAN, METRODAILY – Data blankspot di Sumatera Utara belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan. Ada wilayah yang sudah mendapat sinyal tetapi masih tercatat sebagai blankspot, sementara daerah yang benar-benar sulit terjangkau justru berpotensi luput dari usulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Kondisi itu menjadi alasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperbarui data blankspot di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, akurasi data menentukan ketepatan pemerintah dalam mengusulkan pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet.
Baca Juga: Revitalisasi SMP di Asahan Disorot, Muncul Dugaan Potongan Dana 12 Persen
“Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat,” kata Erwin saat Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Selasa (29/9/2026).
Menurut Erwin, masih terdapat sejumlah wilayah di Sumut yang belum memperoleh layanan telekomunikasi dan internet secara optimal. Kondisi itu dapat membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik sekaligus menghambat pemerataan transformasi digital.
Ketidakakuratan data, kata dia, juga berisiko membuat pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Karena itu, data spasial yang akurat dan mutakhir diperlukan sebagai dasar pengusulan pembangunan.
Baca Juga: Asap Terdeteksi di 10 Wilayah Sumut, 9 Hotspot Muncul di Tiga Kabupaten
“Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet,” ujarnya.
Untuk memperbaiki basis data tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo menggunakan platform Blankspot Sumut. Data yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk pengusulan infrastruktur, tetapi juga menjadi basis koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat transformasi digital.
“Pemutakhiran data ini juga untuk percepatan transformasi digital di Sumut, juga untuk koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Erwin.
Ia menjelaskan, blankspot dibagi menjadi dua kategori, yakni blankspot penuh dan blankspot parsial.
Baca Juga: KUA Kualuh Selatan Bekali Calon Pengantin Hadapi Kehidupan Rumah Tangga
Blankspot penuh merupakan wilayah yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler, baik di kawasan permukiman maupun fasilitas publik. Sementara blankspot parsial merupakan wilayah yang masih memiliki sinyal pada titik tertentu, tetapi tidak stabil atau hanya terbatas pada layanan suara dan SMS.
Dalam pemutakhiran data, pemerintah kabupaten/kota diminta menunjuk tim teknis yang bertanggung jawab mengisi dan memverifikasi data. Informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, serta dilengkapi dokumentasi yang valid agar dapat diverifikasi sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Pemerintah Provinsi akan terus memantau progres pengisian data melalui dashboard SIGAP secara real-time,” ujar Erwin.
Baca Juga: Polsek Na IX-X Galakkan Tanam Jagung untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Pemutakhiran tersebut diharapkan menghasilkan peta kesenjangan akses telekomunikasi yang lebih akurat. Dengan basis data yang valid, pembangunan infrastruktur digital dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar belum terlayani sehingga akses komunikasi dan informasi masyarakat di Sumut semakin merata. (rel)
Editor : Editor Satu