MEDAN, METRODAILY — Rencana pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya dibahas dari sisi konektivitas dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama sejumlah pihak mulai mempertimbangkan kemungkinan menjadikan bagian tertentu ruas tol tersebut sebagai landasan darurat pesawat.
Gagasan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) teknis pembangunan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di Jakarta.
Baca Juga: Rp168 Juta Uang Waket DPRD Simalungun Dilarikan, Pelaku Ditangkap di Asahan
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, Kasdim 0207/Simalungun Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pembahasan mencakup aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun.
Selain memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, tol tersebut diproyeksikan mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, distribusi barang, serta pariwisata.
Baca Juga: Audi Marissa-Anthony Xie Sepakat Damai, Status Rujuk Tunggu Sidang 6 Oktober
Usulan dari Bupati Simalungun
Gagasan menjadikan bagian ruas tol sebagai landasan darurat pesawat sebelumnya disampaikan Anton Saragih saat audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI Haris Haryanto di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam rakor, gagasan tersebut kembali dibahas untuk melihat kemungkinan penerapannya dari sisi teknis dan perencanaan.
Pembahasan diarahkan agar berbagai kebutuhan, mulai dari fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas hingga aspek strategis pertahanan, dapat dipertimbangkan sejak tahap perancangan.
Anton mengatakan pembangunan tol harus dirancang dengan memperhitungkan berbagai kepentingan sejak awal.
Baca Juga: Indosat 5G Perkuat Koneksi Digital di Medan, dari Mabar, Live Stream, hingga AI
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” kata Anton.
Menurut dia, posisi Simalungun sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat pembangunan infrastruktur perlu memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan kepentingan nasional.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Penyerangan di Matiti Humbahas, Polda Sumut Tetapkan 24 Tersangka
Pemkab Simalungun selanjutnya mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha dan konsultan untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
Namun, seluruh gagasan masih harus disesuaikan dengan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat dan kepentingan strategis nasional sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. (esa)
Editor : Editor Satu