TAPTENG, METRODAILY – Anggaran sewa rumah dinas Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu senilai Rp175 juta per tahun menuai sorotan.
Tokoh masyarakat Tapteng, Ribu Simatupang, mempertanyakan kewajaran nilai tersebut, terlebih rumah dinas resmi bupati disebut berada di Sibolga dan tidak ditempati.
Sorotan itu disampaikan Ribu dalam sebuah video yang direkam pada Sabtu (12/9/2026). Sambil menunjukkan dokumen penganggaran, dia menyebut nilai sewa rumah negara atau rumah dinas Golongan I tersebut tercantum dalam anggaran tahun 2025 dan 2026.
Baca Juga: SMAN 3 Sibolga Juara Kamista Cup IV, Taklukkan St Fransiskus Pandan 4-0
“Rumah dinas bupati itu kan di Sibolga dan sudah berapa tahun tidak ditempati. Tapi saya lihat ada anggaran di APBD 2025, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026. Ada saya lihat di sini sewa rumah negara, rumah dinas Golongan I itu nilainya seratus tujuh puluh lima juta,” kata Ribu.
Nilainya Sama pada 2025 dan 2026
Ribu mempertanyakan dasar penetapan nilai sewa tersebut. Menurut dia, anggaran Rp175 juta tercatat untuk dua tahun anggaran, yakni 2025 dan 2026.
“Seratus tujuh puluh lima juta itu tahun 2025 juga seratus tujuh puluh lima, tahun 2026 seratus tujuh puluh lima. Rumah apa itu kira-kira? Saya jadi bertanya-tanya,” ujarnya.
Baca Juga: Sarwendah Tahan Sertifikat Aset Ruben Onsu, Ini Alasan Hukumnya
Dia juga membandingkan nilai tersebut dengan harga sewa rumah mewah di kota besar.
“Bagaimana pihak Dinas Pendapatan membuat nilai terhadap satu objek rumah sampai-sampai dapat harganya seratus tujuh puluh lima per tahun. Terlalu besar menurut saya untuk di Kota Pandan ini. Sedangkan di Kota Medan, taruhlah rumah bertingkat mewah paling 75 juta setahun,” tegasnya.
Rumah Dinas Disebut Tak Ditempati
Dalam pernyataannya, Ribu juga menyinggung keputusan Bupati Masinton Pasaribu yang disebut memilih tidak menempati rumah dinas resmi Bupati Tapteng yang berada di samping Kantor Wali Kota Sibolga.
Baca Juga: Debut Emil Audero Berakhir Pahit, Real Madrid Hajar Rayo Vallecano 4-1
Menurut Ribu, rumah tersebut sudah lama tidak ditempati dan kondisinya terlihat kurang terawat.
Dia menilai persoalan pengelolaan anggaran seperti ini perlu menjadi perhatian masyarakat, bukan tertutup oleh pemberitaan kegiatan seremonial pemerintahan.
“Sekarang Tapteng ini kulihat sudah rusak. Sibuk dengan permainan politik, lupa dengan apa yang harusnya dipertanyakan masyarakat,” ucapnya.
Ribu berharap Pemkab Tapteng lebih transparan dan bijak dalam mengelola anggaran, khususnya dana yang bersumber dari APBD.
Baca Juga: Sepekan ke Depan, Hujan Lebat hingga Sangat Lebat Mengintai Sumut
Menurut dia, anggaran Rp175 juta per tahun semestinya dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak apabila memang terdapat pilihan penggunaan anggaran lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu maupun pihak Pemkab Tapteng belum memberikan tanggapan resmi atas sorotan tersebut. (ts)
Editor : Editor Satu