154 Kepala Daerah se-Sumatera Dikumpulkan, Target Penurunan Stunting Didorong dari Hulu
MEDAN, METRODAILY – Angka stunting di Sumatera Utara masih berada di atas prevalensi nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Sumut tercatat 22 persen, sedangkan angka nasional berada di level 19,8 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memperkuat dua jalur intervensi untuk mempercepat penurunan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui sektor kesehatan.
Baca Juga: Pengedar Sabu Diringkus di Sorkam Barat, Polisi Sita Belasan Plastik Klip
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus terus dipelihara dan ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (27/8/2026).
Skrining Remaja Putri Capai 78 Persen
Pada jalur intervensi spesifik, Pemprov Sumut mencatat sejumlah capaian. Skrining terhadap remaja putri yang menjadi sasaran pemberian tablet tambah darah telah mencapai 636.637 orang atau 78 persen dari total 815.520 sasaran pada 2026.
Pemantauan pertumbuhan balita juga telah menjangkau 696.183 anak atau sekitar 90 persen dari total 768.408 balita.
Baca Juga: 22 Huntap di Taput Ditarget Rampung Tahun Ini, Bupati: Besok Pondasi Mulai!
Sementara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) telah mencapai 87 persen hingga Juni 2026. Capaian tersebut disebut telah memenuhi target nasional.
Namun, sejumlah indikator masih membutuhkan percepatan. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) minimal enam kali baru mencapai 20,4 persen pada triwulan II 2026, dari target 48 persen.
Di sisi lain, cakupan pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah enam bulan telah mencapai 83,3 persen, melampaui target nasional 76 persen.
Pemberian makanan tambahan lokal bagi anak yang mengalami masalah gizi baru mencapai 67 persen.
Baca Juga: Tiga Kasus Curanmor di Toba Dibongkar, Lima Pelaku Diamankan Polisi
Jamban Sehat hingga Rumah Layak Huni
Intervensi sensitif dilakukan dengan menyasar faktor di luar layanan kesehatan. Pemprov Sumut memperkuat edukasi perilaku hidup sehat, pemenuhan pangan dan gizi keluarga, hingga perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal.
Pada 2026, pemerintah membangun 348 unit jamban sehat di 10 kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 840 rumah tidak layak huni di 29 kabupaten/kota diperbaiki sepanjang 2025-2026.
Surya menegaskan, penurunan stunting membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat hingga keluarga harus bergerak dalam satu kerangka kebijakan.
Baca Juga: Pisah Sambut Kajari Taput, Naungan Harahap Lanjutkan Tongkat Estafet Dedy Frits
> “Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” katanya.
Sumut Masih di Atas Angka Nasional
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiharto mengatakan prevalensi stunting nasional telah turun dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen.
Namun, angka Sumut berdasarkan SSGI 2024 masih berada di atas rata-rata nasional.
Baca Juga: Sumut Open Pencak Silat 2026: IPSI Sibolga Bawa Pulang 37 Medali
Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting dinilai harus terus diperkuat untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang optimal. Penanganan stunting juga menjadi bagian penting dalam mengejar target pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Untuk itu komitmen kepala daerah dinilai sangat penting. Dengan komitmen yang baik, PPPS menjadi prioritas pembangunan di daerah dan sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi. Dan komitmen ini harus diturunkan menjadi aksi nyata yang menyasar langsung pada setiap kelompok sasaran,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri 154 kepala daerah se-Sumatera. Forum itu juga ditandai penandatanganan komitmen bersama Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang dilaksanakan secara luring dan daring. (H21/DIS)
Editor : Editor Satu