MEDAN, METRODAILY – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang rusak akibat bencana di sejumlah kabupaten. Langkah ini dilakukan untuk menahan material sedimen, memperkuat tebing sungai dan menekan risiko banjir susulan.
Penanganan difokuskan pada daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana, termasuk Tapanuli Tengah (Tapteng), Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batubara dan Mandailing Natal.
Plt Kepala Dinas SDA Sumut Gibson Panjaitan mengatakan perbaikan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera.
Baca Juga: Gubsu Bobby Bidik 5.000 UMKM Sumut Dapat Sertifikasi Halal Gratis per Tahun
“Kita berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di beberapa lokasi di Sumut,” ujar Gibson dalam konferensi pers yang digelar Diskominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).
Aek Sigala-gala Jadi Prioritas
Salah satu titik yang mendapat perhatian adalah Sungai Aek Sigala-gala, Tapanuli Tengah. Penanganan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan tujuan mengurangi ancaman banjir sekaligus mengendalikan sedimen yang terbawa aliran sungai.
Di bagian hulu, BBWS Sumatera membangun Sabo Dam untuk menahan material sedimen. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi material yang terbawa arus menuju wilayah hilir.
Baca Juga: Menagih “Emas Ekonomi” dari Gunungan Sampah 25 Meter Tanjung Pinggir
Sementara di hilir, Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di sejumlah titik yang terdampak banjir.
Menurut Gibson, pekerjaan tersebut sudah masuk tahap pelaksanaan setelah kontrak ditandatangani. Alat berat juga telah berada di lokasi.
“Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai,” katanya.
16 Proyek Pascabencana Dikebut
Sepanjang 2026, Dinas SDA Sumut mengalokasikan 16 kegiatan pascabencana. Sebanyak sembilan kegiatan telah menandatangani kontrak, sementara tujuh kegiatan lainnya masih dalam proses tender.
Baca Juga: Diduga Terafiliasi Judi Online, 1.158 KPM Bansos di Toba Dicoret Kemensos
Pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah terdampak bencana.
Khusus kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Tapanuli Tengah, sejumlah proyek memiliki nilai anggaran puluhan miliar rupiah.
Di antaranya:
• Perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan: Rp25 miliar.
• Rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Badiri Lopian: Rp1,5 miliar.
• Rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Mombang Boru: Rp18 miliar.
• Perkuatan tebing Sungai Aek Badiri: Rp30 miliar.
• Rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong: Rp30 miliar.
• Perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi: Rp23 miliar.
• Rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka: Rp20 miliar.
• Perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan: Rp50 miliar.
Baca Juga: Puting Beliung Hantam Laguboti, 17 Rumah Rusak dan Kerugian Capai Ratusan Juta
Jika dijumlahkan, delapan pekerjaan tersebut memiliki nilai sekitar Rp197,5 miliar.
Anggaran itu menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan infrastruktur SDA di daerah yang terdampak bencana. Pemerintah tidak hanya dituntut memperbaiki kerusakan, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi ancaman bencana berikutnya.
Irigasi Jadi Senjata Ketahanan Pangan
Di tengah percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut juga menyiapkan perluasan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
Baca Juga: Menu MBG Diduga Berbelatung, SPPG Sangkar Nihuta Disetop 6 Hari
Gibson mengatakan dari total potensi lahan irigasi permukaan dan rawa sekitar 113.000 hektare, saat ini baru sekitar 36.000 hektare yang berada dalam kondisi produktif.
Pemprov Sumut menargetkan tambahan 5.050 hektare lahan pertanian produktif melalui penanganan 20 daerah irigasi sepanjang 2026.
“Tahun ini kami akan menangani 20 daerah irigasi untuk menambah lahan pertanian produktif di Sumut seluas 5.050 hektare. Pengerjaan ini kita harapkan dapat selesai hingga Desember 2026, sehingga tahun depan lahan pertanian produktif bisa bertambah dari 36 ribu hektare menjadi 41 ribu hektare,” jelas Gibson.
Baca Juga: 78 Regu Padati Barus, Ramaikan Perkemahan Gebyar Madrasah 2026
Target tersebut menempatkan infrastruktur SDA pada dua kepentingan sekaligus: pemulihan pascabencana dan penguatan produksi pangan.
Namun, pekerjaan rumah pemerintah tidak berhenti pada percepatan proyek. Infrastruktur sungai, tanggul dan irigasi harus dibangun berdasarkan risiko bencana dan kondisi hidrologis masing-masing wilayah. Jika hanya memperbaiki kerusakan tanpa membenahi sumber persoalan, anggaran besar berpotensi kembali terkuras ketika bencana berikutnya datang.
Karena itu, percepatan pembangunan perlu berjalan beriringan dengan penguatan mitigasi, pemeliharaan infrastruktur dan pengendalian kawasan sungai. (H12/DIS)
Editor : Editor Satu