BATAM, METRODAILY — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberi kepastian mengenai skema Transfer keuangan Daerah (TKD) yang akan menjadi acuan penyusunan APBD 2027.
Bobby menyampaikan persoalan itu langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lantai 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, kepastian besaran dan dasar perhitungan TKD penting bagi pemerintah daerah. Saat ini, kabupaten/kota di Sumut sedang menyusun Perubahan APBD 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan APBD 2027.
Baca Juga: JPU Bantah Eksepsi Rida K Liamsi, Sidang Berlanjut ke Putusan Sela
Persoalannya, sejumlah daerah di Sumut sempat mengalami pemulihan TKD setelah terdampak bencana. Kondisi itu membuat pemerintah daerah membutuhkan kejelasan apakah penyusunan anggaran 2027 menggunakan basis TKD sebelum pemulihan atau setelah alokasi tersebut dikembalikan.
"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD?" kata Bobby.
Bobby menyebut nilai pemulihan TKD untuk Sumut mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Angka tersebut, menurut dia, cukup besar untuk memengaruhi perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Baca Juga: Berangkatkan Kwarcab Pramuka Menuju Jamnas, Pesan Wali Kota Siantar Jaga Kesehatan
"Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegasnya.
Tiga Skenario TKD 2027
Menjawab pertanyaan Bobby, Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengusulkan sejumlah opsi alokasi TKD 2027 kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Setelah melakukan exercise kebutuhan daerah, Kemendagri menyiapkan tiga skenario. Skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.
Namun, Tito menegaskan keputusan final mengenai besaran TKD berada di tangan Presiden. Besaran tersebut akan disesuaikan dengan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa.
Baca Juga: Buka Turnamen Mini Soccer Bahagia Cup II, Bupati Batu Bara Pesan Jauhi Narkoba
Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok daerah sebagai prioritas jika terdapat tambahan alokasi TKD.
"Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan," ujar Tito.
Menunggu Pengumuman Presiden
Tito meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD 2027. Pemerintah pusat dijadwalkan mengumumkan arah kebijakan tersebut melalui pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang peringatan Hari Kemerdekaan.
Baca Juga: Polsek Bilah Hilir Tangkap 2 Pria Pengedar Ganja
"Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak," kata Tito.
Jika angka TKD belum langsung dirinci berdasarkan daerah, Tito mengatakan Kemendagri akan memberikan masukan agar daerah terdampak bencana dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah mendapat prioritas.
Selain TKD, rapat tersebut membahas penanganan pascabencana di Sumatera. Tito mengapresiasi penanganan sektor kesehatan yang dinilai berlangsung cepat. Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan infrastruktur dan stabilitas harga material di kawasan Sumatera. (Rel)
Editor : Editor Satu