TAPUT, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara (Taput) bersiap membentuk call center layanan pengaduan masyarakat untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur.
Melalui layanan tersebut, warga dapat melaporkan kerusakan jalan, lampu penerangan jalan yang padam, saluran irigasi tersumbat, hingga masalah lalu lintas.
Langkah itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan mudah diakses masyarakat.
Baca Juga: Polres Siantar Limpahkan 4.800 Bungkus Rokok Ilegal ke Bea Cukai
Arahan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (PUPRPHUB) di Aula PUPRPHUB Kabupaten Tapanuli Utara, Senin (3/8).
Deni meminta pembentukan call center segera direalisasikan agar setiap laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.
"Setiap laporan masyarakat harus direspons cepat. Ini bagian dari komitmen kita membangun pemerintahan yang hadir dan mendengar," tegas Deni.
Baca Juga: Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, PVMBG Peringatkan Potensi Erupsi
Seluruh Aduan Dipantau
Melalui layanan tersebut, masyarakat nantinya dapat menyampaikan berbagai keluhan yang berkaitan dengan pelayanan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah menargetkan setiap laporan dapat diproses secara cepat sehingga permasalahan di lapangan tidak berlarut-larut.
Selain pembentukan call center, Pemkab Taput juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Taramoti sebagai sistem pemantauan pembangunan daerah.
Aplikasi tersebut digunakan untuk mengawasi pelaksanaan program pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi di lapangan agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Kejari Simalungun Musnahkan Barang Bukti 106 Perkara, Didominasi Kasus Narkoba
Menurut Deni, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kecepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
"Pembangunan yang baik bukan hanya soal proyek selesai, tetapi soal seberapa cepat pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan," katanya. (net)
Editor : Editor Satu