SIANTAR, METRODAILY – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematangsiantar meluncurkan SIPITA (Komunikasi Pelayanan Ibu Hamil Terintegrasi) sebagai inovasi baru untuk memperkuat pemantauan ibu hamil serta mempercepat deteksi risiko kehamilan.
Program ini diharapkan mampu menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui sistem komunikasi yang lebih responsif dan terintegrasi.
Peluncuran SIPITA dilakukan bersamaan dengan Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Penurunan AKI-AKB di Aula Bhakti Husada Dinkes Kota Pematangsiantar, Jalan Sutomo, Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Real Madrid Pesta Gol, Racikan Mourinho Mulai Menjanjikan
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Urat Hatoguan Simanjuntak yang diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Ari Puji Astuti.
AKI dan AKB Jadi Perhatian Bersama
Dalam sambutannya, Ari Puji Astuti menegaskan bahwa angka kematian ibu dan bayi masih menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penyebab tingginya AKI dan AKB sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.
"Penyebab kematian ibu dan bayi sangat kompleks dan multifaktor. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada jajaran Dinas Kesehatan. Diperlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, hingga elemen masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Real Madrid Tegaskan Vinicius Junior Tidak Dijual
Ia mengatakan, peluncuran SIPITA menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk memperkuat sistem pendataan, pemantauan, dan intervensi dini terhadap kesehatan ibu hamil dan bayi.
Ari menjelaskan, konsep SIPITA mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya dirancang berbasis aplikasi telepon seluler, kini inovasi tersebut diubah menjadi sistem komunikasi kelompok yang dinilai lebih efektif dan mudah diterapkan.
Menurutnya, penggunaan aplikasi dinilai membutuhkan biaya besar, harus terus diperbarui, serta berpotensi tidak berkelanjutan.
"Kami melakukan evaluasi mendalam. Jika dipaksakan menggunakan aplikasi, biayanya sangat besar, harus terus-menerus di-update, risikonya tidak berkelanjutan. Karena itu SIPITA diubah menjadi sistem komunikasi yang lebih membumi, mengutamakan interaksi langsung namun tetap terstruktur," jelas Ari.
Baca Juga: Mancini Kembali Tangani Timnas Italia, Akhiri Drama Perburuan Pelatih
Melalui konsep baru ini, pengelolaan SIPITA tidak hanya melibatkan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tetapi juga berkolaborasi dengan Tim Promosi Kesehatan (Promkes) di seluruh puskesmas.
Edukasi Ibu Hamil Dilakukan Rutin Setiap Pekan
Dalam implementasinya, setiap puskesmas akan membentuk grup komunikasi khusus bagi ibu hamil yang berfungsi sebagai sarana edukasi, konsultasi, dan pemantauan kondisi kehamilan.
Edukasi dijadwalkan rutin setiap hari Kamis, disertai mekanisme umpan balik agar tenaga kesehatan dapat segera merespons apabila ditemukan faktor risiko.
Dinkes juga meminta seluruh puskesmas segera membentuk tim pelaksana melalui surat keputusan (SK), sekaligus membangun grup SIPITA di wilayah kerja masing-masing.
Baca Juga: Chelsea Ubah Strategi, Kini Bidik Pemain Berpengalaman
Keberhasilan SIPITA, kata Ari, juga membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, hingga masyarakat.
Ia berharap seluruh ibu hamil dapat didorong bergabung dalam sistem komunikasi tersebut agar pemantauan kondisi kehamilan berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
"Kami mohon bantuan kelurahan dan kecamatan agar kader lebih responsif mengajak ibu hamil bergabung dalam SIPITA. Harapan saya, SIPITA menjadi seperti 'Halo Dokter' khusus pelayanan konsultasi ibu hamil dan anak," katanya.
Baca Juga: Tchouameni Siap Tinggalkan Real Madrid, MU Berminat tapi Harga Rp1,6 Triliun
Melalui SIPITA, Dinkes Pematangsiantar menargetkan sistem rujukan bagi ibu hamil berisiko tinggi menjadi lebih cepat, sehingga potensi komplikasi dapat ditangani sedini mungkin.
Ari optimistis, apabila seluruh pemangku kepentingan menjalankan perannya secara optimal, target penurunan AKI dan AKB di Kota Pematangsiantar dapat tercapai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPPKB Mispa Tarigan, perwakilan camat dan lurah se-Kota Pematangsiantar, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, TP PKK, organisasi profesi seperti IDI dan IBI, serta tokoh masyarakat. (rel/esa)
Editor : Editor Satu