MEDAN, METRODAILY – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi dan sejumlah catatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Jumat (17/7/2026), yang dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.
Baca Juga: Gitar Sipoholon Produksi Taput Curi Perhatian di PRSU 2026
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Palacheta Subies Subianto menegaskan opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah setiap anggaran mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program yang efektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12 triliun atau 95,87 persen dari target. Menurut mereka, capaian tersebut cukup baik, namun masih menyimpan potensi yang perlu dioptimalkan melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan.
Baca Juga: Safari Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Kapolres Labuhanbatu Ajak Warga Jaga Kamtibmas
Sementara itu, Fraksi PAN meminta Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada pembangunan berkualitas dan peningkatan pelayanan publik.
Senada, Fraksi NasDem menilai raihan WTP ke-12 menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan pembahasan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada 1 Juli 2026.
Baca Juga: Pengurus Badan Wakaf Indonesia Cabang Simalungun Audiensi ke Bupati
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, DPRD Sumut juga mengagendakan penyampaian Ranperda usul inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi turut menyampaikan berbagai masukan terkait optimalisasi PAD, serapan belanja daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan kesehatan, pengelolaan BUMD, hingga penanganan penyalahgunaan narkoba. (Rel)
Editor : Editor Satu