MADINA, METRODAILY – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai strategi menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Program tersebut dijalankan melalui Ketahanan Resiliensi Desa/Kelurahan berbasis Grand Design Alternative Development (GDAD), yang ditargetkan mampu menjadikan Kabupaten Mandailing Natal sebagai wilayah yang aman dari ancaman narkoba.
Target tersebut disampaikan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktur Alternative Development BNN, Brigjen Pol. Edy Swasono, saat melakukan kunjungan kerja ke Mandailing Natal, Selasa (9/6/2026).
Menurut Edy, GDAD merupakan program strategis yang mengedepankan pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko penyalahgunaan narkotika.
“Keberhasilan program ini diukur melalui Indeks GDAD atau Indeks Kerawanan Narkotika. Saat ini program memasuki tahun kedua. Pada tahun kelima nanti, pemerintah menargetkan status kerawanan wilayah turun dari zona Bahaya menjadi Waspada hingga akhirnya Aman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga membuka peluang usaha produktif bagi masyarakat sehingga memiliki sumber pendapatan yang legal dan berkelanjutan.
Secara nasional, kata Edy, pendekatan alternative development telah menunjukkan dampak signifikan dalam menekan aktivitas yang berkaitan dengan tanaman terlarang maupun peredaran narkotika.
“Berdasarkan data, pengalihan satu penanam ganja dapat menyelamatkan sekitar 400 ribu orang dari potensi penyalahgunaan narkoba serta menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp1,2 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap program yang diinisiasi BNN tersebut.
Menurut Saipullah, implementasi GDAD di Madina akan difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha produktif dan kerajinan lokal yang memiliki nilai ekonomi.
Salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan usaha pembuatan tusuk sate dan berbagai produk kerajinan lainnya yang melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama.
“Nantinya hasil produksi masyarakat akan ditampung oleh BUMDes sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir soal pemasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat cukup fokus pada proses produksi, sedangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan berperan sebagai offtaker yang membeli dan memasarkan hasil produksi ke berbagai daerah.
Selain sektor kerajinan, Pemkab Madina juga berencana mengembangkan komoditas perkebunan seperti kopi dan tembakau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.
“Pemkab Madina menyambut baik inisiatif dari BNN ini. Dukungan yang diberikan tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saipullah.
Melalui kolaborasi tersebut, BNN dan Pemkab Madina berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi benteng sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. (net)
Editor : Editor Satu