MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyiapkan insentif tambahan bagi kepala desa yang berhasil lulus dan memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kebijakan tersebut diumumkan Bobby Nasution saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (9/6/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa, terutama menghadapi ancaman banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Baca Juga: Irish Bella Ungkap Tak Bisa Lama Jauh dari Haldy Sabri
"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Kalau kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana, paling tidak kita harus bisa menyelamatkan jiwa," tegas Bobby Nasution.
Menurut Bobby, pengalaman bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumut pada akhir 2025 menjadi pelajaran penting bahwa kapasitas aparatur desa sangat menentukan dalam upaya penyelamatan warga saat kondisi darurat.
Ia mencontohkan salah satu desa di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir dan longsor. Meski lebih dari separuh wilayah desa terdampak, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Baca Juga: Nokia dan Indosat Percepat Jaringan 5G Berbasis AI di Indonesia, Gandeng NVIDIA
"Lebih setengah daerah mereka dihantam banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa. Saat saya tanya kepala desanya, ternyata dia pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkan ilmunya saat bencana terjadi," ungkap Bobby.
Karena itu, Pemprov Sumut mendorong semakin banyak kepala desa memiliki kemampuan dasar pencarian dan pertolongan agar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan keadaan darurat di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh Basarnas. Keterlibatan pemerintah daerah dan aparatur desa dinilai sangat penting mengingat keterbatasan jumlah personel yang dimiliki.
Baca Juga: Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni: Ketahuan Pungli PPDB, Langsung Disanksi
"Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Personel Basarnas saat ini sekitar 6.500 orang, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000 personel. Karena itu kami terus membangun sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang menjadi ujung tombak saat kondisi darurat," ujar Syafii.
Pelatihan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Pusat Pelatihan SDM Basarnas Anggit Mulyo Santoso, serta Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah. Hadir pula perwakilan bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, jajaran organisasi perangkat daerah terkait, serta unsur Basarnas RI.
Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi bencana, sekaligus mempercepat respons penyelamatan guna meminimalkan korban jiwa saat terjadi keadaan darurat di Sumatera Utara. (rel)
Editor : Editor Satu