MEDAN, METRODAILY – Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PTPN IV Regional II, Jalan Letjen Suprapto, Medan, Selasa (9/6/2026).
Massa mendesak manajemen melakukan evaluasi terhadap sejumlah vendor yang mengerjakan proyek di Kebun Mandoge, Kebun Air Batu, dan Kebun Tinjowan.
Dalam aksinya, PMPRI menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penunjukan vendor proyek di lingkungan PTPN IV Regional II. Mereka menilai terdapat vendor yang memperoleh hingga delapan sampai sepuluh paket pekerjaan dalam proyek perkebunan.
Baca Juga: Merasa Diabaikan Saat Rawat Inap, Pasien RS Metta Medika Lapor Polisi
Ketua DPC PMPRI Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra, meminta Sub Holding PalmCo PTPN yang berkantor di Jakarta untuk menghentikan praktik penunjukan vendor yang dianggap tidak transparan.
“Kami meminta dan mendesak PalmCo agar tidak melakukan pengondisian terhadap vendor-vendor yang mengerjakan proyek replanting maupun penanaman pohon yang kami duga terindikasi praktik KKN dan gratifikasi,” tegas Hendra dalam orasinya.
Selain itu, PMPRI juga mendesak agar sistem penunjukan langsung (PL) proyek tahun 2026 dibatalkan dan dikembalikan ke mekanisme tender terbuka berbasis elektronik.
Baca Juga: Warung Tuak di Balige Ternyata Jadi Tempat Edar Ganja, Bandar Ditangkap
“Kami meminta seluruh proses pengadaan dan tender proyek dibuka secara online melalui platform resmi PTPN IV. Dengan sistem e-procurement, proses lelang akan lebih transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penyedia jasa,” katanya.
Koordinator Lapangan aksi, Donny Alfan, menilai sistem penunjukan langsung berpotensi menutup peluang bagi perusahaan atau vendor baru yang ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis perusahaan.
“Kami meminta Kasubbag Ali Rabani hadir memberikan penjelasan. Dengan sistem PL, vendor baru tidak memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja dalam proyek tanaman ulang di lingkungan PTPN IV,” ujarnya.
Baca Juga: KSAD Maruli Simanjuntak Resmikan Pipanisasi Air Bersih di Tapteng
Setelah beberapa jam menyampaikan aspirasi, massa akhirnya diterima perwakilan manajemen PTPN IV Regional II yang diwakili Humas Regional Head PTPN IV, S. Tampubolon.
Menanggapi tuntutan tersebut, Tampubolon meminta PMPRI menyerahkan data dan informasi pendukung terkait dugaan vendor yang memperoleh banyak paket pekerjaan.
“Jika ada data nama perusahaan atau vendor yang mengerjakan delapan hingga sepuluh paket proyek melalui mekanisme penunjukan langsung, silakan disampaikan kepada kami. Data tersebut akan kami evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Tampubolon.
Baca Juga: Pemkab Taput dan Buddha Tzu Chi Serahkan 70 Huntap Lengkap Sofa dan Meja Makan
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, massa meminta manajemen PTPN IV segera menindaklanjuti tuntutan mereka guna memastikan proses pengadaan proyek berjalan transparan dan akuntabel. (drb)
Editor : Editor Satu