JAKARTA, METRODAILY – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah penerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar pada 2026 dibandingkan provinsi lain yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, mengungkapkan besarnya dana yang dikembalikan kepada Sumut sejalan dengan nilai pemotongan TKD yang sebelumnya paling besar saat kebijakan penyesuaian anggaran diterapkan.
Menurut Tito, saat kebijakan pemotongan TKD diberlakukan, Sumut mengalami pengurangan anggaran hingga Rp6 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan Aceh yang dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Sumut Juga Salurkan Hibah Terbesar
Di sisi lain, Tito memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena menjadi daerah dengan nilai hibah terbesar untuk membantu kabupaten dan kota yang terdampak banjir serta longsor.
Total dana hibah yang disalurkan Pemprov Sumut mencapai Rp260 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan fiskal akibat bencana.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujarnya.
Ribuan Sekolah Segera Direhabilitasi
Dalam rapat tersebut, Tito juga mengungkapkan progres rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
Dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan, sebanyak 3.084 sekolah dipastikan segera direhabilitasi karena telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” jelasnya.
Selain rehabilitasi sekolah, pemerintah pusat juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap di atas lahan milik warga telah mulai dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pembangunan huntap komunal masih menghadapi kendala penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana.
“Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya,” terang Tito.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait. (rel)
Editor : Editor Satu