TAPTENG, METRODAILY- Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mulai membatasi ekspansi perkebunan sawit di wilayahnya sebagai bagian komitmen dalam menata kembali daerah ini pasca bencana ekologis yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu.
Masinton menegaskan langkah ini dalam workshop dan forum grup diskusi yang digelar bersama Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Masyarakat Sipil pada Selasa (12/5/2026) di Gedung Serbaguna, Pandan.
Secara topografi, kata Masinton, Kabupaten Tapanuli Tengah memanjang dari Sibabangun sampai Manduamas diapit Samudra Hindia dan kawasan perbukitan. Dataran rendah hanya 15 persen. Karena itu, wilayah ini sangat rentan terhadap bencana banjir dan longsor.
Sebagai Bupati, ia pun berupaya menghentikan beberapa rencana ekspansi perusahaan perkebunan sawit di daerahnya. Apalagi yang mulai merambah kawasan perbukitan.
"Saya bukan anti sawit, tapi kalau di perbukitan janganlah," ungkapnya.
Pernyataan Masinton diikuti langkah membuat moratorium penanaman sawit oleh berbagai perusahaan di daerahnya.
Kemudian, di samping itu, ia menginginkan kawasan perbukitan dijadikan agroforestri dengan tanaman-tanaman lokal dan tanaman hutan yang menambah nilai tambah bagi perekonomian warga.
Apalagi, katanya, dari 159 desa di seluruh Tapanuli Tengah, 80 di antaranya masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Dan berada di antara perbukitan ini.
"Upaya kita sekarang memperbaiki tata kelola kabupaten ini, dan nantinya mewariskan pembangunan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan," kata Masinton.
Di sini, Masinton juga meminta agar kabupaten ini tetap menjadi bagian dari wilayah konservasi Ekosistem Batangtoru. Apalagi katanya, beberapa individu Orangutan Tapanuli baru-baru ini ditemukan berada di luar kawasan dari Hutan Batangtoru dan masuk di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Menyambut grup diskusi bersama WALHI ini, Masinton berharap, ada kelurusan bersama yang menjadi panduan ke depan dalam membangun Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbasis lingkungan dan dapat mencegah dari bencana ekologis.
Sementara itu, panitia kegiatan, Timbul Panggabean, mengungkapkan bahwa workshop ini merupakan respons atas kegagapan sistem penanggulangan bencana yang dirasakan tahun lalu saat beberapa wilayah di sekitar ekosistem Batang Toru luluh lantak.
"Kita tidak punya sistem, tidak punya SOP penanggulangan bencana saat itu karena memang wilayah kita tidak pernah dilanda bencana sedahsyat ini. Sekarang, setiap hujan turun satu atau dua jam saja, warga di Hutana Bolon dan Tukka selalu was-was. Ini menunjukkan ada yang salah urus dalam tata kelola lingkungan kita," ujar perwakilan NGO Samudera ini.
Dalam paparannya, Timbul menyoroti kondisi alam yang belum pulih. Laut Tapanuli Tengah terpantau masih berwarna coklat akibat kiriman sedimen dari sungai yang keruh. Hal ini mengindikasikan bahwa catchment area atau daerah tangkapan air di bagian hulu masih mengalami kerusakan parah.
Timbul mengkritik upaya penanganan selama enam bulan terakhir yang dianggap terlalu fokus pada perbaikan di sisi hilir, sementara sumber masalah di hulu belum tersentuh.
"Sumber banjir dan longsor itu ada di hulu. Kalau kita hanya memperbaiki hilir tapi membiarkan hulu rusak, kita tidak akan pernah berdaya menghadapi bencana susulan," tegasnya. (SAN)
Editor : SAMMAN