TAPTENG, METRODAILY – Kisruh pendataan penerima bantuan korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) memicu polemik. Sejumlah warga bahkan menuding Prabowo Subianto berada di balik lambannya penyaluran bantuan.
Aksi protes dilakukan korban bencana bersama mahasiswa di Kantor DPRD Tapteng, Senin (20/4/2026). Mereka menuntut keadilan atas bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam forum dialog, salah seorang perwakilan warga, Muhammad Rizky Pane (26), menyampaikan kekecewaannya. Ia mempertanyakan lambannya penyaluran bantuan yang disebut-sebut pernah dijanjikan pemerintah pusat.
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Taput, Rumah Hanyut hingga Jembatan Putus
“Kenapa sampai setengah tahun belum selesai? Jangan-jangan yang tidak sesuai itu Presiden,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa anggaran dari pemerintah pusat telah tersedia.
Menurut Deni, persoalan utama justru terletak pada lambannya proses administrasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam pengesahan data penerima bantuan.
Baca Juga: Selamatkan Teman, Bocah 12 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Aek Tolang
“Ini bukan salah Presiden. Anggaran sudah ada. Yang belum adalah penandatanganan dari kepala daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pendataan, seperti adanya warga yang tidak terdampak bencana justru menerima bantuan, sementara korban yang benar-benar terdampak tidak terdata.
Deni turut mengkritik sikap jajaran Pemerintah Kabupaten Tapteng yang dinilai tidak kooperatif. Ia menyebut undangan rapat DPRD terkait persoalan tersebut beberapa kali tidak dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Pemko Sibolga–Tzu Chi Undi 28 Unit Huntap Tahap II, Pastikan Transparan
“Sudah kami undang BPBD, Dinas Sosial, camat, tapi tidak ada yang hadir. Bahkan Sekwan juga tidak datang,” ujarnya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Deni mengaku keberatan jika persoalan di daerah justru diarahkan ke Presiden. Ia meminta agar pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan dan menandatangani berkas yang diperlukan agar bantuan dapat segera disalurkan.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menegaskan bahwa kewenangan pendataan penerima bantuan berada di tangan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat dan provinsi, kata dia, hanya menyalurkan bantuan berdasarkan data yang telah disahkan oleh kepala daerah.
Baca Juga: HUT ke-155 Siantar Meriah, Ribuan Warga Padati Karnaval Budaya di Jalan Merdeka
Dengan kondisi tersebut, DPRD mendesak agar proses verifikasi dan validasi data segera diselesaikan, sehingga bantuan bagi korban bencana dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (Ts)
Editor : Editor Satu