JAKARTA, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat program kesejahteraan sosial dan penanganan dampak bencana.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat saat melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kemensos serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Taput, termasuk Plt Kepala Dinas Sosial PPPA dan Plt Kepala Bappelitbangda.
Baca Juga: Besok Karnaval HUT Siantar, Jalan Merdeka–Sutomo Ditutup Sore Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Taput. Bantuan yang telah disalurkan mencakup santunan korban, jaminan hidup, perlengkapan rumah tangga, hingga bantuan stimulan ekonomi.
“Sinergi pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Jonius.
Selain itu, Pemkab Taput juga mengajukan sejumlah program prioritas. Salah satunya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan usulan perubahan lokasi ke Desa Pariksabungan seluas sekitar 15 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah.
Baca Juga: Kecurangan UTBK 2026 Terbongkar: Joki, Identitas Palsu hingga Alat Canggih Disita
Pemkab juga mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Tak hanya itu, pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten turut diajukan sebagai upaya mempercepat pelayanan sosial terpadu.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo Priyono menyambut positif langkah proaktif Pemkab Taput dan memastikan usulan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Kami mengapresiasi koordinasi aktif pemerintah daerah. Ini penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial,” katanya.
Baca Juga: Inkracht Sejak 2019, PN Simalungun Didesak Segera Eksekusi Lahan 937 Ha Milik PT Kwala Gunung
Pemkab Taput berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi program perlindungan sosial sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Net)
Editor : Editor Satu