TAPTENG, METRODAILY – Temuan mengejutkan terjadi di posko logistik bantuan di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapteng, Deni Herman Hulu, menemukan tumpukan beras yang diduga ditimbun hingga membusuk.
Temuan itu didapat saat inspeksi mendadak (sidak) di posko Simpang Sipange, Minggu (19/4/2026). Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah karung beras menumpuk di dalam tenda dan bangunan posko.
Deni menyebut jumlah beras yang ditimbun diperkirakan mencapai sekitar satu ton, dengan variasi ukuran karung mulai dari 5 kilogram hingga 50 kilogram.
Baca Juga: Puluhan Pelajar Samosir Ikuti Lomba Esai “Aku dan Mimpimu” di Pangururan
“Kalau satu ton ada itu, bervariasi karungnya, ada yang 50 kilo, 25 kilo, sampai 5 kilo,” ujarnya.
Alasan Ditimbun: Tunggu Pembagian Merata
Berdasarkan keterangan penjaga posko, beras belum dibagikan karena menunggu jumlah yang cukup agar bisa disalurkan merata ke masyarakat.
Namun, Deni menilai alasan tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bantuan seharusnya tetap disalurkan meski bertahap.
“Saya bilang tidak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting tersalur,” tegasnya
Baca Juga: Dari 133 Ormas, Hanya 7 Lolos Hibah APBD Toba 2026, Ini Daftarnya
Temuan ini semakin memicu polemik setelah sejumlah warga mengaku belum pernah menerima bantuan tersebut.
Menurut Deni, warga menyebut pembagian bantuan tidak merata dan diduga hanya diberikan kepada pihak tertentu.
“Kata masyarakat, ini tidak pernah dibagi, hanya keluarga-keluarga saja yang dapat,” ungkapnya.
Lurah Tak Hadir, DPRD Desak Transparansi
Saat sidak berlangsung, lurah setempat tidak berada di lokasi karena sedang menjalankan ibadah. Deni hanya memperoleh keterangan dari penjaga posko.
Baca Juga: Bendungan Ambruk 5 Bulan Tak Diperbaiki, Ratusan Hektare Sawah di Tapteng Kekeringan
Ia pun meminta agar bantuan segera didistribusikan dan tidak dibiarkan menumpuk hingga rusak.
Deni juga melayangkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta meminta Bupati Masinton Pasaribu meningkatkan transparansi pengelolaan bantuan.
“Saya kecewa. Sudah dua kali saya sidak, masih ditemukan penumpukan bantuan,” tegasnya.
Baca Juga: 38 Ribu Lebih Penyuluh Pertanian Diusulkan Jadi ASN Pusat, Ini Rinciannya
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan distribusi bantuan di tingkat daerah. Penyaluran yang tidak tepat waktu berpotensi merugikan masyarakat, terutama di tengah kebutuhan pangan yang mendesak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait temuan tersebut. (dtc)