KARO, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Karo mulai menggeser fokus kinerja dari sekadar serapan anggaran menuju hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan coaching clinic SAKIP yang dibuka oleh Sekda Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, mewakili Bupati Antonius Ginting, di Aula Rakoetta Brahmana, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa penguatan SAKIP menjadi kunci peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Polda Sumut Hapus Nama Tanah Karo, Polres dan Sejumlah Polsek Berganti Nama
Pemkab Karo menargetkan:
- Peningkatan nilai SAKIP dari B menjadi BB
- Penggunaan anggaran lebih efektif dan terukur
- Program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat
“Kita ingin setiap rupiah anggaran digunakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil,” tegas Sekda.
Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam aspek teknis SAKIP, meliputi:
- Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur
- Perencanaan kinerja berbasis output dan outcome
- Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas
Baca Juga: Bupati Madina Jemput Bola ke Menteri KKP, 5 Titik Koperasi Nelayan Disiapkan di Pesisir
Hadir sebagai narasumber Marja Sinurat yang memberikan penguatan materi kepada peserta.
Seluruh OPD Dilibatkan, Pola Pikir Diseragamkan
Kegiatan ini diikuti para kepala perangkat daerah dan pejabat terkait, termasuk:
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andreasta Tarigan
- Asisten Administrasi Umum Mulianta Tarigan
- Kabag Organisasi Joseph Sitepu
Coaching clinic ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyasar perubahan mindset birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil.
Baca Juga: PAD Paluta Tembus 109,52 Persen, Bupati Reski Beberkan Capaian dan PR Besar 2025
SAKIP selama ini menjadi indikator utama dalam menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh pemerintah pusat.
Dengan penguatan ini, Pemkab Karo berharap:
- Perencanaan lebih tepat sasaran
- Evaluasi program lebih terukur
- Kinerja pemerintah lebih transparan dan akuntabel. (rel/pmg)