LABURA, METRODAILY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Labura itu dipimpin Ketua DPRD, Rimba Bertuah Sitorus, dan dihadiri Wakil Bupati Samsul Tanjung, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Agenda tersebut merupakan lanjutan pembahasan LKPJ setelah penyampaian nota pengantar oleh pihak eksekutif. Dalam forum ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Lapas Tanjungbalai Asahan Kukuhkan Satops Patnal, Garda Terdepan Penegakan Disiplin
Fraksi yang menyampaikan pandangan meliputi Golkar, PKB, PAN, Gerakan Restorasi Sejahtera, Persatuan Bintang Demokrat, PDIP, dan Hanura.
Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas penyampaian LKPJ yang dinilai menjadi bahan penting dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik.
Namun, DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan konstruktif. Sorotan utama mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi kinerja OPD.
Baca Juga: Bupati Batu Bara Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Bahas Penguatan BUMD dan Bank Daerah
Lintas fraksi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, khususnya pada sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap program berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Razia Besar Lapas Tanjungbalai Asahan, Perkuat Komitmen Zero Halinar
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah. (Gus)
Editor : Editor Satu