TAPTENG, METRODAILY – Polemik pengelolaan bantuan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah mencuat setelah inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD menemukan tumpukan logistik di lingkungan Kantor Bupati.
Sidak yang dilakukan legislator dari Fraksi Gerindra dan NasDem itu kemudian viral di media sosial, memicu sorotan publik terhadap transparansi distribusi bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyiri Nasution, membantah adanya penimbunan bantuan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Pedagang Dipungut Retribusi di Area Terlarang, DLH Samosir Disorot Publik
Ia menegaskan seluruh arus masuk dan keluar bantuan telah dicatat dengan baik dan penyalurannya dilakukan secara transparan serta tepat sasaran.
“Data bantuan sudah dibukukan dengan baik dan proses penyaluran dilakukan sesuai prosedur,” ujarnya dalam klarifikasi kepada konten kreator.
Namun, bantahan tersebut justru memicu pertanyaan lanjutan dari masyarakat. Salah satunya datang dari warga melalui akun media sosial Tri Supriadi yang mempertanyakan keberadaan bantuan susu beruang (Bear Brand) yang diduga pernah diterima pemerintah daerah.
Baca Juga: BPK Sumut Warning Pemda! Respons Lambat Bisa Picu Masalah Sistemik Keuangan
Dalam video yang diunggah pada Minggu (29/3/2026), Tri menyoroti tidak adanya publikasi terkait penerimaan maupun distribusi bantuan tersebut.
“Kalau memang tidak ada, sampaikan tidak ada. Kalau ada, siapa yang memberikan dan ke mana disalurkan,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia juga mengaku telah mencoba menghubungi Basyiri selama tiga hari untuk meminta klarifikasi, namun belum mendapat respons.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Tapteng belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keberadaan bantuan susu tersebut. Upaya konfirmasi wartawan melalui sambungan telepon dan pesan singkat juga belum mendapat tanggapan.
Baca Juga: Disbudpar Toba Usut Keluhan Wisatawan soal The Boat Homestay Balige, Ini Hasilnya
Kasus ini menambah tekanan publik terhadap pemerintah daerah untuk membuka data distribusi bantuan secara lebih rinci dan transparan, guna menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Isu ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan bencana, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik melalui media sosial. (ts)