TAPTENG, METRODAILY – Empat bulan pascabencana, distribusi bantuan di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali disorot. DPRD menemukan tumpukan logistik yang belum disalurkan di posko penanganan bencana Kantor Bupati setempat.
Temuan itu terungkap saat empat anggota dewan menggelar inspeksi mendadak (sidak), Rabu (25/3/2026), menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait bantuan yang tak kunjung diterima korban.
Dalam sidak tersebut, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Ardino Tarihoran, Niko Septian Sitompul, Musliadi Simanjuntak, serta dari Fraksi Gerindra, Deni Herman Hulu, menemukan sedikitnya 21 jenis bantuan menumpuk di dalam kontainer dan area sekitar lokasi.
Baca Juga: Isu Penyaluran Bansos Bencana, DPRD Tapteng: Mendagri Saja Akui Ada Masalah
Bantuan tersebut meliputi tempat tidur, perlengkapan bayi, paket makanan, hingga ratusan kotak sirup. Selain itu, ditemukan pula gerobak sorong (angkong) dalam jumlah banyak yang tersusun di area parkir kantor BPKPAD.
Yang mengejutkan, dewan juga menemukan tumpukan kayu olahan yang diduga berasal dari material pascabencana.
“Hari ini kami sidak menindaklanjuti laporan masyarakat. Ternyata benar, masih banyak bantuan belum disalurkan. Kita tidak tahu apa alasan pemkab,” ujar Ardino.
Padahal, menurut DPRD, masyarakat korban bencana masih sangat membutuhkan bantuan, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih didominasi hujan. Peralatan seperti angkong dinilai krusial untuk membersihkan sisa material di permukiman warga.
Baca Juga: Kafe Remang di Humbahas Jadi 'Alarm Moral', Pemkab Data Ulang Usaha Bermasalah
Musliadi Simanjuntak menegaskan, keterlambatan distribusi berpotensi merugikan masyarakat, bahkan berisiko menyebabkan bantuan kedaluwarsa, khususnya untuk bahan makanan dan perlengkapan bayi.
“Saat ini warga masih butuh. Jangan sampai bantuan rusak atau tidak layak pakai karena terlalu lama disimpan,” katanya.
Sorotan juga datang terkait keberadaan kayu olahan dalam jumlah besar di lokasi tersebut. DPRD mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai asal-usul dan peruntukan kayu tersebut.
“Apakah ini kayu dari bencana yang diolah atau dari sumber lain? Ini harus transparan karena masyarakat juga membutuhkan bahan bangunan,” tegas Deni Herman Hulu.
Baca Juga: Pemerintah akan Tata 25 Kawasan Kumuh di Samosir, Anggarkan Rp22,6 Miliar
DPRD memastikan hasil sidak ini akan dibawa ke pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti, sekaligus meminta Masinton Pasaribu memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Temuan ini memperkuat kritik terhadap penanganan pascabencana di Tapteng, khususnya dalam hal distribusi bantuan yang dinilai belum optimal dan berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat. (ts)