TAPTENG, METRODAILY – Polemik penanganan bantuan korban bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah memanas. DPRD setempat menyoroti pernyataan Bupati Masinton Pasaribu yang menyebut hanya Tapteng yang “heboh” dari puluhan daerah terdampak bencana.
Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah. Ia justru meminta bupati mengevaluasi kinerja jajarannya, terutama dalam pendataan korban bencana.
“Seharusnya bupati mengecek aparatnya. Kenapa banyak korban tidak mendapat bantuan jaminan hidup (jadup), sementara yang tidak terdampak justru menerima,” tegas Rivai, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga: Kafe Remang di Humbahas Jadi 'Alarm Moral', Pemkab Data Ulang Usaha Bermasalah
Rivai mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaktepatan penyaluran bantuan. Bahkan, ia menyebut sejumlah aparat tingkat bawah beserta keluarganya ikut menerima bantuan meski tidak terdampak signifikan.
Selain jadup, DPRD juga menyoroti persoalan dana tunggu hunian (DTH) yang dinilai belum jelas realisasinya, termasuk di wilayah Kecamatan Barus.
Lebih jauh, politisi NasDem itu menegaskan bahwa persoalan di Tapteng telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia merujuk pada pernyataan Tito Karnavian yang menyebut Tapteng sebagai salah satu daerah yang masih menjadi fokus penanganan pascabencana di Sumatera.
Baca Juga: Pemerintah akan Tata 25 Kawasan Kumuh di Samosir, Anggarkan Rp22,6 Miliar
“Artinya, Mendagri saja mengakui ada persoalan serius di Tapteng. Ini harus segera dibenahi, bukan malah dianggap sekadar ‘heboh’,” ujarnya.
DPRD pun membuka ruang pengaduan bagi masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan. Rivai meminta warga tidak takut menyampaikan keluhan, baik ke pemerintah daerah maupun langsung ke DPRD.
“Sampaikan keluhan. Jika tidak ditanggapi, datang ke DPRD. Ini harus kita kawal bersama,” katanya.
Kritik serupa juga datang dari anggota DPRD Tapteng Fraksi NasDem, Ardino Tarihoran. Ia meminta Bupati Masinton melakukan introspeksi, menilai kegaduhan yang terjadi justru mencerminkan adanya persoalan di lapangan.
Baca Juga: Brimob Sumut Jaga ketat Arus Mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan dan Terminal Sibolga
“Ini bukan opini, tapi fakta. Jika daerah lain tidak gaduh, berarti sistemnya berjalan baik. Kenapa di Tapteng heboh? Artinya ada yang tidak beres,” ujarnya dalam pernyataan video di media sosial.
Polemik ini menegaskan masih adanya persoalan mendasar dalam penyaluran bantuan pascabencana di Tapteng. DPRD mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembenahan agar bantuan tepat sasaran dan tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat terdampak. (ts)
Editor : Editor Satu