MEDAN, METRODAILY – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan akan melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara (Sumut).
Penyesuaian tersebut membuka peluang adanya penambahan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di provinsi tersebut.
Kepastian itu disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medril Zam saat memimpin pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas menjelaskan bahwa proses penyelarasan dan pemutakhiran data masih terus dilakukan bersama pemerintah daerah.
“Ini masih versi pertama. Kita akan selaraskan kembali data dengan daerah, membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” ujar Medril Zam.
Ia menambahkan, Satgas masih melakukan pembaruan data bersama pemerintah provinsi yang terdampak bencana pada awal November tahun lalu.
Menurutnya, proses tersebut penting agar data kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar akurat sebelum anggaran final ditetapkan.
“Harus benar-benar jelas dan hasilnya bisa diterima semua pihak sehingga kita bisa membantu masyarakat yang terdampak secepat-cepatnya,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution sempat mempertanyakan besaran anggaran rehabilitasi pascabencana yang dinilai masih terlalu kecil.
Pada awal Maret lalu, Satgas hanya mengalokasikan sekitar Rp2,1 triliun, sementara kebutuhan pemulihan yang tercantum dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mempercepat pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyesuaikan besaran anggaran agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dapat terpenuhi.
“Kami mohon sekali dana pemulihan pascabencana untuk Sumut dari pusat dapat memenuhi kebutuhan yang ada di sini, terutama untuk rehabilitasi dan perbaikan. Kami berharap masyarakat bisa merayakan Lebaran di rumah masing-masing, tidak lagi di pengungsian,” ujar Bobby.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Tata Ruang Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Dodi Zirgo Sinaga, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Dauh, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di antaranya Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala BPKAD Sumut Tumur Tumanggor, serta Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih.
Pertemuan itu membahas perkembangan, pemutakhiran data, serta finalisasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Utara. (H15/dis)
Editor : Editor Satu