TOBA, METRODAILY – Karyawan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) mengajukan protes terhadap kebijakan mutasi antarperusahaan dalam grup tanpa penyesuaian gaji serta rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak transparan.
Kelompok pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja dan Buruh (SPB) mendesak intervensi pihak berwenang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, manajemen PT TPL belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan karyawan. Para pekerja mengancam akan menggelar aksi protes apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Mutasi Dinilai Merugikan
Founder SPB Karyawan PT TPL, Dedy Armaya, dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (1/3/2026) dini hari, menyebut proses mutasi dilakukan tertutup tanpa dialog memadai.
“Sejumlah karyawan telah dipaksa pindah, namun status hak-hak seperti masa kerja dan penyesuaian gaji tidak jelas. Ini bukan untuk pengembangan karier, tapi seolah cara halus memangkas biaya dengan mengorbankan hak kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan mutasi dinilai merugikan karena beban kerja dan risiko di lokasi baru tidak sebanding dengan kompensasi.
Selain itu, relokasi juga disebut memiliki risiko dari sisi keselamatan kerja dan kondisi ekonomi wilayah penempatan.
Dinilai Langgar Regulasi
Selain isu mutasi, rencana PHK yang tengah digodok manajemen disebut berpotensi menabrak ketentuan dalam UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021.
Kelompok karyawan mendesak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara serta Komisi E DPRD Sumut untuk melakukan audit kepatuhan terhadap manajemen PT TPL.
“PT TPL adalah perusahaan besar di Sumut, seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap hak-hak buruh, bukan mencari celah merugikan pekerja lokal,” tegas Dedy.
Sementara itu, Direktur PT TPL, Anwar Lawden, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga Minggu pagi belum memberikan tanggapan. (Net)
Editor : Editor Satu