Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Menteri Desa Apresiasi Keseriusan Bobby Percepat Nias Utara Keluar dari Status Tertinggal

Editor Satu • Kamis, 26 Februari 2026 | 11:00 WIB

Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

JAKARTA, METRODAILY – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memuji keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Satu-satunya Daerah Tertinggal di Wilayah Barat

Dalam rapat terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Nias Utara di Sumut.

Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, tersisa Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.

Dari delapan gubernur yang diundang, hanya Bobby Nasution yang hadir langsung. Kehadiran tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat Pemprov Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan.

“Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.

Ketergantungan pada Transfer Pusat

Yandri menjelaskan, sekitar 90 persen pembiayaan 30 kabupaten tertinggal di Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil.

“Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegasnya.

Khusus Nias Utara, pemerintah pusat melihat potensi besar di sektor perkebunan kelapa. Namun, keterbatasan infrastruktur dan akses logistik menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal,” katanya.

Dukungan Anggaran dan Program Strategis

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, yang juga ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal se-Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby Nasution.

Baca Juga: CPNS 2026 Segera Dibuka, Pemerintah Siapkan Sekitar 160 Ribu Formasi

“Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dukungan anggaran Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias sebagai bukti keberpihakan nyata Pemprov Sumut.

Bahkan, menurutnya, Bobby beberapa kali berkantor di Nias untuk memastikan pembangunan berjalan optimal.

Amizaro turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto, yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat di daerah tertinggal.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan percepatan pembangunan Nias Utara membutuhkan sinergi pusat dan daerah, keberpihakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pengawalan kebijakan agar kabupaten itu segera lepas dari status daerah tertinggal. (Rel)

Editor : Editor Satu
#Mendes Yandri Susanto #nias utara #daerah tertinggal #Gubernur Sumut Bobby Nasution