KARO, METRODAILY – Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektor terkait optimalisasi Program Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Utara guna memperkuat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bupati Karo Antonius Ginting yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting menghadiri rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang KCC Kantor Bupati Karo, Selasa (10/2/2026).
Rakor tersebut membahas optimalisasi penyelenggaraan JKN, khususnya terkait penghapusan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Sumatera Utara yang berdampak pada keluhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Forum ini juga menyoroti sinkronisasi serta keberlanjutan anggaran UHC di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga: Dokter Spesialis Anak Gugat Pemkab Humbahas, Status ASN Menggantung Sejak 2012
Dalam rapat dipaparkan capaian per 1 Februari 2026, yakni sebanyak 168.748 peserta pengalihan Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemda kabupaten/kota yang aktif dialihkan menjadi PBI JK. Selain itu, terdapat 39.541 peserta pengalihan PBPU BP aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PBI JK.
Pengalihan dilakukan melalui mekanisme penggantian peserta PBPU BP Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan JKN, pemerintah daerah didorong memaksimalkan data peserta pengganti yang bersumber dari peserta PBI JK yang telah dinonaktifkan, peserta non-JKN, serta peserta PBPU menunggak, dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi kepesertaan.
Baca Juga: 280 Sekolah di Taput Resmi Terapkan 5 Hari Sekolah, Jam Belajar Ditambah
Pemerintah Kabupaten Karo menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam optimalisasi program UHC, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas. (rel/pmg)
Editor : Editor Satu