Raya Kahean dan Pamatang Sidamanik Masuk Tiga Besar
SIMALUNGUN, METRODAILY — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus evaluasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Rabu (4/2/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih itu berlangsung di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya.
Kegiatan dirangkai dengan penyerahan penghargaan P2DD kepada kecamatan terbaik dalam pembayaran retribusi daerah secara digital melalui QRIS Tahun 2025.
Hasilnya, Kecamatan Raya meraih Juara I, disusul Kecamatan Pamatang Sidamanik sebagai Juara II, dan Kecamatan Raya Kahean di posisi Juara III.
Baca Juga: Pencuri Truk di Simalungun Dikejar hingga Asahan, Residivis Kembali Ditangkap
Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Simalungun sekaligus Sekretaris TP2DD Simson Sauttua Pardomuan Tambunan melaporkan, pembentukan TP2DD Kabupaten Simalungun merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 56 Tahun 2021.
TP2DD juga telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Simalungun Nomor 900.1.13.1/8/2026 sebagai dasar implementasi ETPD di Kabupaten Simalungun.
Menurut Simson, penerapan ETPD bertujuan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efektivitas belanja, mendorong transaksi pembayaran digital masyarakat, serta mewujudkan keuangan daerah yang inklusif dan terintegrasi.
Baca Juga: Kapolres Simalungun Turun Bersihkan Parapat, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa digitalisasi pajak dan retribusi tidak hanya berorientasi pada target dan realisasi, tetapi juga kesesuaian dengan potensi riil daerah.
“Bukan hanya soal target dan realisasi, tetapi apakah target itu sudah sesuai potensi, bagaimana mekanisme masuk ke RKUD, dan apakah pelayanan pembayaran sudah memudahkan masyarakat,” ujar Anton.
Ia menyebut, penerapan sistem non-tunai (cashless) telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Simalungun, mulai dari perbaikan aplikasi hingga modernisasi sistem pembayaran melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Baca Juga: Bupati Karo Hadiri Rakor Penataan Kawasan Perkotaan dan Pariwisata Sumut
Digitalisasi juga diterapkan dalam belanja daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Online.
“Tahun 2026 akan kembali digalakkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia sebagai salah satu instrumen pengelolaan belanja perangkat daerah,” kata Anton.
Anton juga mengungkapkan, konsistensi Pemkab Simalungun dalam pelaksanaan ETPD dan P2DD telah membuahkan hasil di tingkat nasional. Pada 1 Desember 2025, Pemkab Simalungun meraih penghargaan Kabupaten Terbaik ke-3 Wilayah Sumatera pada Championship TP2DD Tahun 2025.
Baca Juga: Zakiyuddin Harahap Ikut Aksi Bersih Sungai Deli di HUT ke-18 Gerindra
“Prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan, tidak hanya dalam data, tetapi juga aktualisasi di lapangan,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen bersama TP2DD, pembahasan Roadmap P2DD 2024–2026, serta penyusunan Roadmap 2027–2029.
Materi disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman dan Perwakilan Bank Sumut Cabang Pamatang Raya Elida Dian. Pembahasan teknis roadmap dipaparkan Parmonangan Situmorang, Kabid Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD.
Rakor dipandu Sekda Mixnon Andreas Simamora, diikuti staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Simalungun, dan ditutup dengan menyanyikan Hymne Habonaron Do Bona. (esa)
Editor : Editor Satu