MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya penataan kawasan perkotaan secara serius dan terintegrasi guna memperkuat pariwisata, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing daerah.
Isu tersebut menjadi perhatian utama usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Penataan kawasan perkotaan, menurut Bobby, merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang telah disampaikan berulang kali dalam berbagai forum nasional.
Arahan itu dinilai sejalan dengan kebutuhan Sumut, khususnya wilayah Medan Raya yang mencakup Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.
“Sudah lima kali arahan ini disampaikan Pak Presiden. Apalagi Medan Raya menjadi salah satu daerah percontohan program waste to energy yang akan dibangun oleh Danantara,” ujar Bobby Nasution saat membuka kegiatan Rencana Aksi Daerah Penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/2/2026).
Bobby mengungkapkan, sedikitnya terdapat tujuh persoalan utama tata kota yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Ketujuh persoalan tersebut meliputi pengelolaan sampah, kawasan kumuh, reklamasi liar, kabel utilitas dan penerangan jalan, trotoar, reklame dan billboard, serta sistem drainase.
“Papan reklame harus diatur dengan jelas, jangan menumpuk di satu lokasi. Kabel komunikasi, internet, dan listrik yang semrawut harus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Penerangan jalan juga penting. Kalau anggaran tidak cukup, bisa gunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Pengelolaan sampah juga bisa lewat skema itu,” tegasnya.
Bobby menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumut siap memberikan dukungan apabila daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan program penataan kawasan perkotaan.
Selain kebijakan teknis, Bobby juga meminta keterlibatan aktif ASN, TNI, dan Polri dalam menjaga kebersihan dan penataan kota, terutama di kawasan pariwisata.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar penataan kota dapat berjalan lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini kerja besar kita bersama. Membersihkan sampah di tempat umum, jalan, dan fasilitas publik. Daerah harus punya strategi sendiri, terutama yang memiliki kawasan pariwisata. Kalau perlu, bentuk badan pengelola khusus,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, 17 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota. (H15/DIS)
Editor : Editor Satu