SENTUL, METRODAILY – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, S.P., Kepala Kejaksaan Negeri Karo Danke Rajagukguk, S.H., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani br Tarigan, serta Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert B. Panjaitan.
Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sesi Taklimat Presiden, Prabowo menekankan pentingnya keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagai penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
Bupati Karo Antonius Ginting mengatakan, arahan Presiden menjadi pedoman strategis bagi Pemerintah Kabupaten Karo bersama Forkopimda dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Arahan Presiden menjadi penegasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara optimal, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo siap bersinergi dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional,” ujar Antonius.
Rakornas 2026 juga menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang memaparkan berbagai program strategis Presiden, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi dan energi, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, peran Jaksa Agung, Polri, TNI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut ditekankan dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan efektif dan akuntabel.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pejabat terkait lainnya.
Editor : Editor Satu