TAPTENG, METRODAILY – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bagi daerah terdampak bencana.
Masinton Pasaribu mengaku menerima informasi tersebut pada Sabtu malam (17/1/2026). Ia menilai keputusan Presiden merupakan jawaban atas aspirasi daerah-daerah yang terdampak bencana alam.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan. Aspirasi daerah-daerah terdampak bencana yang disampaikan melalui Pak Mendagri dan Pak Menkeu dikabulkan oleh Presiden Pak Prabowo. Transfer pusat ke daerah yang terdampak bencana tidak jadi dipotong,” kata Masinton, Minggu (18/1/2026).
Baca Juga: Ritual Mangarontas Diabadikan, Sanggar Maduma Humbahas Terbitkan Buku tentang Haminjon
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan agar TKD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) tidak dipotong dan dikembalikan setara dengan TKD Tahun 2025, setelah sebelumnya masuk dalam skema efisiensi anggaran 2026.
Keputusan tersebut, kata Masinton, disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyetujui agar TKD Provinsi Aceh, yang terdampak bencana banjir, tidak dipotong.
“Presiden kemudian sudah memutuskan bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota di tiga wilayah ini—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—Transfer Keuangan Daerahnya disamakan dengan tahun 2025,” ujar Tito Karnavian.
Baca Juga: Pembunuh Pengunjung Kafe Lotta Ditangkap di Parapat, Pelaku Serahkan Diri
Mendagri Tito menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang cukup panjang, termasuk menilai dampak langsung dan tidak langsung bencana terhadap daerah-daerah di ketiga provinsi tersebut.
Di Sumatra Utara, dari total 33 kabupaten/kota, tercatat 18 daerah terdampak banjir secara langsung. Sementara di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak langsung bencana.
“Kalau hanya menghitung daerah yang terdampak langsung, kebutuhan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar diperkirakan sekitar Rp 8,1 triliun. Namun daerah yang tidak terdampak langsung tetap merasakan efek lanjutan,” jelas Tito.
Baca Juga: Timbul Jaya Sibarani Tegaskan Dukungan ke Andar Amin Harahap Tanpa Tekanan
Ia mencontohkan kondisi di Banda Aceh, yang mengalami kenaikan harga dan inflasi akibat perpindahan warga terdampak bencana.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli, Sumatra Utara, yang terdampak gangguan rantai pasok akibat bencana di wilayah sekitarnya.
“Gunungsitoli pada akhir Desember lalu mencatat inflasi tertinggi dari 98 kota di Indonesia. Meski tidak terdampak banjir dan longsor secara langsung, dampaknya dirasakan akibat bencana di daerah sekitar, khususnya Kota Sibolga,” kata Tito, dikutip dari Kompas.com.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian meminta kajian akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga: MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dijerat Pidana atau Perdata
Setelah dinyatakan anggaran memungkinkan, pemerintah memutuskan mengembalikan TKD Aceh, Sumut, dan Sumbar setara dengan TKD 2025, tanpa pemotongan untuk pengalihan ke pusat dalam skema APBN 2026. (net)
Editor : Editor Satu