MEDAN, METRODAILY — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah daerah terdampak.
Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas, dengan porsi terbesar difokuskan pada perbaikan infrastruktur.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemulihan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Rp275 Miliar Fokus Infrastruktur
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp275 miliar dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, penguatan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga terdampak.
Sementara itu, alokasi anggaran lainnya mencakup bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, untuk infrastruktur dan untuk program SPP gratis di daerah bencana,” ujar Bobby Nasution saat rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (12/1/2026).
Rencana Bangun 200 Hunian Tetap
Selain itu, Pemprov Sumut juga menyiapkan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp12 miliar atau setara Rp60 juta per unit, menyamai standar pembangunan huntap oleh pemerintah pusat.
Menurut Bobby, realisasi pembangunan huntap daerah akan disesuaikan dengan data kabupaten/kota serta sinkronisasi dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita tunggu data dari kabupaten/kota dan kita sinkronkan dengan BNPB. Jika huntap sudah seluruhnya ter-cover BNPB, maka anggaran ini akan kita tambahkan ke BNPB agar kualitas rumah yang dibangun nilainya bisa lebih dari Rp60 juta,” jelas Bobby.
BNPB Siapkan Ribuan Huntap dan Bantuan Sosial
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BNPB terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Untuk Sumut, BNPB menyiapkan 5.951 unit hunian tetap, perbaikan jalan dan jembatan, serta penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa meskipun status bencana telah dicabut, pemerintah pusat tetap berkomitmen mendampingi daerah hingga pemulihan tuntas.
“Kami pastikan tidak ada masyarakat yang masih mengungsi saat bulan puasa. Semua sudah di huntara, menyewa rumah, atau tinggal di rumah kerabat dengan biaya ditanggung pemerintah,” ujar Suharyanto.
Selain itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal usaha bagi pelaku usaha terdampak.
Mendagri: Sumut Umumnya Sudah Membaik
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa secara umum kondisi pascabencana di Sumatera Utara telah menunjukkan perbaikan signifikan.
Sejumlah indikator pemulihan dinilai telah berjalan, mulai dari roda pemerintahan hingga tingkat desa, layanan publik, akses transportasi darat, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan BBM, gas elpiji, listrik, internet, dan air bersih.
“Kalau dilihat dari pemetaan kita, Sumut secara umum sudah membaik. Tinggal beberapa daerah yang perlu percepatan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga, karena masih ada beberapa indikator yang belum optimal,” ujar Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut. (Rel)
Editor : Editor Satu