TKD Dipotong Rp4,7 Triliun, Bobby Siap Bantu Daerah Cari Dana Alternatif

Untuk Maksimalkan Pembangunan di Sumut

MEDAN, METRODAILY — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengambil langkah strategis untuk memastikan pembangunan di kabupaten/kota tetap berjalan meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Bobby menegaskan siap membantu pemerintah daerah memanfaatkan skema pendanaan alternatif di luar APBD agar proyek infrastruktur tidak terhambat.

Penyesuaian TKD tahun 2026 untuk daerah di Sumut mencapai Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.

Baca Juga: Event Nasional dan Internasional Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Sumut

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan lain. Skema yang saat ini paling banyak digunakan adalah pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus mendukung pembangunan daerah.

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” kata Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).

Bobby menekankan bahwa masalah infrastruktur merupakan persoalan terbesar hampir di semua daerah. Selain itu, isu ini juga selalu menjadi janji utama para calon kepala daerah dalam setiap kontestasi politik.

Baca Juga: Bobby Nasution Komit Wujudkan Pemerataan Pendidikan Mulai dari Kepulauan Nias

“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji paling sering diucapkan. Kami memfasilitasi agar SMI dan PII bisa memberi panduan dan informasi tentang skema kerja samanya,” tegasnya.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, mengungkapkan bahwa enam provinsi di Pulau Sumatera—termasuk Sumut—menjadi debitur aktif PT SMI dengan total proyek pembiayaan publik mencapai Rp2,76 triliun. Di Sumut sendiri, terdapat enam kabupaten/kota debitur PT SMI dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

“Pembangunan jalan menjadi proyek paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut dan sangat penting bagi percepatan pembangunan daerah,” jelas Faaris.

Baca Juga: Dandim 0208 Asahan Kaget Lihat Kondisi SDN di Huta Padang: Kelas Rusak!

Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut. (rel)