MEDAN, METRODAILY — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution kembali membuat gebrakan besar. Kepulauan Nias resmi ditetapkan sebagai wilayah pertama penerapan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Langkah ini menjadi bukti kuat komitmen Bobby untuk menghadirkan pendidikan yang adil, merata, dan bebas pungutan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan Nias dipilih sebagai lokasi perdana karena wilayah tersebut selama ini menghadapi tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Baca Juga: Dandim 0208 Asahan Kaget Lihat Kondisi SDN di Huta Padang: Kelas Rusak!
“Kepulauan Nias menjadi lokasi pertama penerima manfaat dari program PUBG. Ini komitmen Pak Gubernur melalui PHTC untuk menghidupkan wilayah kepulauan Nias yang selama ini tertinggal,” kata Alexander, Selasa (25/11/2025).
Data Kementerian Pendidikan tahun 2022 menunjukkan terdapat 490 anak putus sekolah dan 50 sekolah rusak di Kepulauan Nias. Ditambah tingginya angka kemiskinan, kondisi ini membuat Nias menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Alexander menjelaskan bahwa PUBG dirancang untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah di SMA/SMK/SLB Negeri tanpa pungutan SPP.
“Program ini bertujuan menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK, sehingga pelajar mendapat kesempatan pendidikan yang lebih adil,” ujarnya.
Baca Juga: Sidang Tuntutan Oknum Polisi AHS Kasus 1,1 Ton Sisik Trenggiling Kembali Ditunda
Saat ini, kajian akademik program PUBG telah mencapai 75% dan ditargetkan rampung pada akhir November atau awal Desember 2025. Kajian tersebut akan menentukan model pembiayaan yang paling ideal, antara skema klasterisasi atau berdasarkan data eksisting penerima SPP.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 41.876 siswa di Kepulauan Nias akan menerima manfaat dari PUBG, dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester.
Program PUBG juga akan diperluas ke zona lain secara bertahap dengan rincian kebutuhan anggaran per semester:
-
Zona Pantai Barat: Rp23,461 miliar
-
Zona Dataran Tinggi: Rp58,712 miliar
-
Zona Pantai Timur: Rp98,763 miliar
Baca Juga: RUPS-LB Bank Sumut: Pemegang Saham Setujui Inbreng Aset & Tetapkan Direksi Baru
“Kita targetkan tahun 2029 seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut bebas pungutan biaya pendidikan,” tegas Alexander. (rel)