TAPTENG, METRODAILY — Penolakan terhadap keikutsertaan mantan Sekda Tapanuli Utara (Taput), Indra Sahat Simaremare, dalam seleksi terbuka Sekda Tapanuli Tengah (Tapteng) semakin menguat.
Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Sibolga–Tapteng menyatakan sikap tegas menolak figur yang dinilai memiliki rekam jejak bermasalah.
Sekretaris PD KAMMI Sibolga–Tapteng, Riki Irwansyah, menegaskan seleksi pejabat tinggi pratama harus menjunjung integritas, moralitas, dan kepatutan publik. Ia menilai Tapteng tidak boleh dipimpin pejabat yang pernah terseret isu etik dan polemik moral.
Baca Juga: Menag & Gubernur Sumut Hadiri Zikir Akbar Nasional PPITTNI di Medan
“Tapteng membutuhkan sosok Sekda yang bersih, berintegritas, dan tidak membawa beban polemik lama. Kami menolak hadirnya pejabat yang punya rekam jejak bermasalah, apalagi terkait isu moral yang menimbulkan kegaduhan publik,” ujar Riki, Minggu (23/11/2025).
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sibolga–Tapteng, Muhammad Rizki Zega, menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai jabatan Sekda merupakan jantung birokrasi yang menentukan kualitas pelayanan publik dan pengendalian manajemen pemerintahan.
Karena itu, setiap calon harus melalui evaluasi rekam jejak secara mendalam. Seleksi terbuka tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Binjai dan Wali Kota Serahkan Santunan Kematian kepada 3 Ahli Waris
“Kami meminta Panitia Seleksi, Bupati Tapanuli Tengah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menutup mata. Kualitas kepemimpinan birokrasi akan menentukan arah pembangunan Tapteng dalam lima tahun ke depan,” tegas Rizki.
Desakan Keras kepada Pemkab Tapteng
PD KAMMI juga mendesak Pansel Sekda Tapteng agar melakukan verifikasi rekam jejak calon secara transparan dan menyampaikan hasilnya kepada publik.
Selain itu, mereka meminta Bupati Tapteng menjamin bahwa sosok terpilih benar-benar bebas dari skandal etika.
Baca Juga: Dua Rumah Dihantam Longsor di Tapsel, Longsor Susulan Mengancam
“Kami berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan untuk individu. Pemimpin di Tapteng tidak boleh sosok yang membawa trauma publik,” ujar Rizki.
KAMMI menegaskan penolakan ini bukan serangan personal, melainkan sikap moral untuk memastikan Tapteng dipimpin pejabat yang bersih, layak, dan berintegritas tinggi. (net)