Asahan Capai Skor MCP 93, KPK Tinjau Langsung Proyek Strategis Daerah
Editor Satu• Kamis, 13 November 2025 | 13:05 WIB
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin bersama Kasatgas KPK Wilayah I Uding Juharuddin saat membuka rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegritas di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (1211).
Bupati Targetkan Naik ke 95 pada 2026
ASAHAN, METRODAILY — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 sekaligus meninjau sejumlah proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ), Selasa (12/11), di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, dan dihadiri Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharuddin, bersama tim KPK, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.
Bupati Taufik menyampaikan apresiasi atas sinergi dan pendampingan KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan Pemkab Asahan berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen memperbaiki sistem dan memperkuat integritas aparatur. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tumbuh,” ujar Taufik.
Ia juga mengungkapkan bahwa capaian MCP Asahan kini berada di angka 93 poin, menempatkan Asahan sebagai peringkat kedua tertinggi di Sumatera Utara.
Tahun depan, Pemkab menargetkan kenaikan skor menjadi 95 poin dengan memperkuat digitalisasi layanan, perencanaan, dan pengawasan lintas sektor.
Sementara itu, Kasatgas KPK Wilayah I, Uding Juharuddin, menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan komitmen kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Pencegahan korupsi tidak cukup dengan regulasi. Diperlukan komitmen kuat dari kepala daerah dan seluruh perangkatnya untuk menutup setiap celah penyimpangan. KPK akan terus mendampingi dan memonitor agar tata kelola pemerintahan di daerah berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Uding.
Selain rapat koordinasi, tim KPK dan Pemkab Asahan juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek PBJ strategis untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peninjauan meliputi verifikasi proses pengadaan, progres pekerjaan fisik, serta efektivitas pengawasan lapangan.
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara KPK dan Pemkab Asahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (rel/gaf)
