LABUHANBATU, METRODAILY – Permasalahan kepemilikan lahan kembali mencuat di Kabupaten Labuhanbatu. Komplek SMP Negeri 1 Rantau Utara di Jalan Majapahit, Rantauprapat, diduga berdiri di atas tanah warga selama 50 tahun tanpa izin atau ganti rugi.
Keluarga almarhum Djawi Kromo, pemilik sah lahan seluas sekitar 350 meter persegi, mengaku sudah berulang kali mencoba menyelesaikan persoalan ini secara damai melalui dialog dengan Dinas Pendidikan Labuhanbatu, namun selalu berujung buntu.
“Sudah puluhan tahun kami coba selesaikan baik-baik, tapi tidak pernah ada kejelasan. Kami hanya meminta keadilan. Kalau tidak bisa dikembalikan, setidaknya ada ganti rugi yang pantas,” kata Zainuddin Syarif, kerabat ahli waris sekaligus mantan anggota DPRD Labuhanbatu periode 1992–1999, Senin (10/11/2025).
Baca Juga: Sepedamotor Bawa 23 Gram Sabu, Sepasang Pengedar Ditangkap di Labuhanbatu
Pihak keluarga menuntut Pemkab Labuhanbatu untuk:
-
Membayar uang sewa Rp2 juta per bulan selama 50 tahun, atau
-
Membeli tanah dengan harga ganti rugi Rp3 juta per meter.
Upaya konfirmasi ke pihak sekolah tidak membuahkan hasil. Kepala Sekolah Rita Wati Adehannum Siregar sedang menerima tamu, sementara guru Mardiana menyatakan:
“Selama 25 tahun saya mengajar di sini, tidak pernah terdengar ada masalah tanah. Tapi lima tahun terakhir ini mulai muncul lagi isu tersebut. Kami berharap bisa segera diselesaikan dengan cara yang baik.”
Baca Juga: Guardiola Rayakan Laga ke-1.000 dengan Kemenangan Spektakuler
Pantauan di lokasi menunjukkan plank bertuliskan “Dilarang Masuk – KUHP 551 – 40 Meter” yang baru dipasang Kamis (6/11/2025), menarik perhatian publik dan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Andi Jaya Pohan, mengakui persoalan ini sudah lama terjadi dan belum terselesaikan pejabat sebelumnya:
“Kami membuka ruang untuk penyelesaian. Masalah ini sudah terjadi sejak beberapa kepala dinas sebelumnya. Kalau memang itu tanah warga, kenapa sejak awal pembangunan tidak ada penolakan?”
Baca Juga: Manchester City bikin Liverpool Terkapar 3-0
Terkait nilai ganti rugi, Andi menilai tawaran Rp3 juta/meter terlalu tinggi, sementara NJOP di kawasan tersebut hanya sekitar Rp300 ribu/meter. Meski demikian, negosiasi tetap mungkin jika ahli waris bisa menunjukkan bukti kepemilikan sah.
Dinas Pendidikan juga mengonfirmasi, tanah SMPN 1 Rantau Utara belum memiliki sertifikat atas nama Pemkab Labuhanbatu. Pengajuan ke BPN sempat ditolak karena sengketa yang ada.
Kondisi ini menunjukkan administrasi kepemilikan lahan sekolah lemah, berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan.
Baca Juga: Inter Milan Gusur Napoli, Lautaro & Bonny Bawa Si Ular Menang 2-0 atas Lazio
Kasus ini menambah daftar panjang aset Pemkab Labuhanbatu tanpa kepastian hukum, menyoroti lemahnya pendataan dan pengamanan aset daerah.
Sengketa lahan SMPN 1 Rantau Utara menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas publik tidak boleh mengorbankan hak warga, dan pemerintah daerah harus segera menuntaskan konflik agraria yang berlarut hingga setengah abad. (smg)
Editor : Editor Satu