Ekonomi Hukum dan Kriminal Medan Metropolitan Nasional Olahraga Showbiz Sumut Aceh Advertorial Feature Intermezzo Internasional Iptek Kolom Merdeka Belajar Nusantara Politik Seni dan Budaya Wisata

Honorer Desak Wali Kota Sibolga Transparan Soal Seleksi PPPK Paruh Waktu

Editor Satu • Selasa, 4 November 2025 | 13:30 WIB

 

Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Sibolga, Boby Syahputra Tanjung, saat memberikan keterangan terkait polemik seleksi PPPK paruh waktu di Pemko Sibolga.
Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Sibolga, Boby Syahputra Tanjung, saat memberikan keterangan terkait polemik seleksi PPPK paruh waktu di Pemko Sibolga.

SIBOLGA, METRODAILY — Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Sibolga mendesak Wali Kota Sibolga untuk memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemko Sibolga, yang dinilai tidak transparan.

Ketua FHI Sibolga, Boby Syahputra Tanjung, menyatakan pihaknya meminta kejelasan karena banyak honorer yang telah bekerja belasan hingga puluhan tahun mendadak dirumahkan tanpa informasi resmi.

"Kami meminta agar Wali Kota Sibolga atau melalui Badan Kepegawaian Daerah memberikan informasi yang sebenarnya kepada BKN Regional VI di Medan," ujar Boby kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Boby menjelaskan, pihaknya telah menerima tembusan surat BKN Regional VI dengan Nomor 437.2/KR.VI/BKN/X/2025, menindaklanjuti surat pengaduan FHI bernomor 003/FHIS/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025.

Menurut Boby, seleksi PPPK paruh waktu yang digelar Pemko Sibolga hanya dilakukan melalui proses wawancara di masing-masing dinas, tanpa disertai pengumuman nilai atau penjelasan mekanisme kelulusan.

"Kami tidak diberitahu berapa nilai atau poin kelulusan. Pengumuman justru disampaikan melalui grup WhatsApp OPD," tegasnya.

Ia menyebut peserta yang dinyatakan lulus diminta kembali bekerja dan menandatangani perjanjian kerja, sementara honorer yang tidak lulus atau tidak mengikuti wawancara langsung dirumahkan sejak 1 Juli 2025 tanpa surat resmi.

"Padahal sebagian besar sudah mengabdi belasan tahun dan berstatus R3," katanya.

Boby menambahkan, mereka telah melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota, Sekda, DPRD Sibolga, hingga menggelar aksi unjuk rasa, namun belum mendapatkan jawaban memuaskan.

Ia juga mempertanyakan temuan adanya tenaga honorer yang tidak masuk data usulan PPPK namun justru diusulkan oleh Pemko.

"Kami berharap Wali Kota memberi keterangan jujur kepada BKN. Ini soal keadilan bagi honorer yang sudah lama mengabdi," tegas Boby.

Boby turut menyerukan seluruh honorer terdampak untuk tetap memperjuangkan haknya.

"Jangan biarkan hak kita dirampas. Ada yang tidak masuk database, bahkan sudah tidak bekerja berbulan-bulan, tapi bisa lolos seleksi," pungkasnya. (Net)

 

Editor : Editor Satu
#seleksi pppk #wali kota sibolga