SUMEDANG, METRODAILY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah agar memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan pentingnya penerapan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang benar-benar sesuai standar demi menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi siswa penerima manfaat.
Instruksi itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (27/10/2025).
Baca Juga: Total Aset Rp464 Triliun, Muhammadiyah Jadi Organisasi Keagamaan Terkaya ke-4 di Dunia
Acara tersebut dihadiri para sekretaris daerah (sekda) serta kepala Bappeda dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi seluruh Indonesia.
Sebelum rakor dibuka, peserta lebih dulu mendapatkan paparan tentang strategi pengendalian inflasi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Setelah itu, Tito menyoroti langsung pelaksanaan program MBG yang kini menjadi prioritas nasional.
“Program MBG untuk daerah perkotaan bisa melibatkan mitra sebagai pemasok. Tapi untuk daerah lain, terutama di pengawasan, kepala daerah harus betul-betul memastikan dapur penyedia makanan bersih dan higienis,” tegas Tito.
Baca Juga: Sumpah Pemuda, Bupati Labura Ajak Pemuda Perkuat Gotong Royong
Menurut Tito, penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi tidak boleh asal-asalan. Ia meminta aparat daerah untuk turun langsung ke lapangan memeriksa kondisi dapur, peralatan, hingga proses produksi makanan sebelum surat kelayakan diterbitkan.
“Pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi itu harus proper, dicek betulan. Jangan sampai ada dapur yang tidak memenuhi standar tapi tetap diloloskan,” ujarnya menambahkan.
Selain pengawasan, Mendagri juga mengingatkan pentingnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) di setiap daerah. Dinkes, katanya, harus aktif melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan kepada penyedia MBG agar proses pengolahan makanan benar-benar sehat, higienis, dan aman untuk dikonsumsi siswa.
Baca Juga: Sindir Jaksa, Kuasa Hukum Desak Hakim Bebaskan Rahmadi
“Dinas kesehatan perlu dilibatkan penuh. Mereka harus membantu pengawasan di dapur — mulai dari kebersihan, kelayakan, hingga kesehatan petugasnya,” tutur Tito.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebelum makanan didistribusikan. Tito meminta agar kepala sekolah dan petugas MBG memastikan makanan tidak disajikan dalam kondisi basi atau sudah melewati masa konsumsi aman.
“Sebelum makanan dibagikan ke siswa, UKS harus siap siaga. Jangan sampai ada makanan basi yang dikonsumsi anak-anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri meminta agar para kepala daerah berkolaborasi aktif dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli.
Baca Juga: Jembatan Arboreal Martabe: Jalan Tol Mini Lutung dan Monyet di Atas Tambang
“Kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan BGN. Di daerah-daerah terpencil, BGN pun memerlukan dukungan dari pemda agar pelaksanaan MBG bisa berjalan baik,” ungkapnya.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran.
Tito menegaskan, keberhasilan program nasional itu sangat bergantung pada disiplin, integritas, dan kepedulian setiap pemimpin daerah terhadap aspek kebersihan dan kesehatan publik. (dtc)