TAPTENG, METRODAILY – DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (22/9/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD dipimpin Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani, didampingi Wakil Ketua Disman Sihombing.
Dalam sambutannya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan implementasi visi-misinya yang berorientasi pada penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan inklusif.
Baca Juga: 3 Hari Hilang, Lansia di Simalungun Ditemukan Tewas Membusuk di Ladang
“APBD ini kami rumuskan untuk memperkuat pondasi kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan layanan di seluruh wilayah Tapteng,” kata Masinton.
Ia merinci, prioritas pembangunan 2026 meliputi:
-
transformasi tata kelola pemerintahan,
-
peningkatan kualitas SDM lewat akses pendidikan & kesehatan,
-
transformasi ekonomi menuju kemandirian daerah,
-
optimalisasi potensi desa,
-
pengentasan kemiskinan,
-
pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta
-
peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Baca Juga: Warning BMKG: Sepekan ke Depan Sumut Diguyur Hujan Lebat, Waspada Banjir
Masinton juga menyoroti penurunan signifikan transfer pusat. Dalam Nota Keuangan APBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, transfer ke daerah turun 29 persen, dari Rp918 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun di 2026.
“Tentu hal itu harus menjadi bahan pertimbangan Pemkab Tapteng untuk menyesuaikan rancangan APBD 2026,” jelasnya.
Menurut Masinton, kualitas belanja daerah wajib ditingkatkan. “Efisiensi harus didorong. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas. Setiap rupiah harus memberi manfaat, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Baca Juga: Warning BMKG: Sepekan ke Depan Sumut Diguyur Hujan Lebat, Waspada Banjir
Ia juga mengajak DPRD mempercepat pembahasan agar APBD 2026 tidak terlambat. “Rakyat butuh APBD yang berkualitas, yang mampu menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Rapat paripurna berlanjut dengan pandangan umum fraksi, sebelum pembahasan teknis oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Tapteng pada 2 Oktober 2025 mendatang. (ztm)
Editor : Editor Satu