TOBA, METRODAILY – Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, menegaskan dirinya menolak rencana pengadaan mobil dinas baru untuk jabatan Ketua DPRD Toba.
Penolakan ini sudah ia sampaikan berulang kali, bahkan tercatat dalam notulen rapat DPRD.
Rencana pengadaan mobil dinas itu sebelumnya diajukan Sekretariat DPRD Toba dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toba Tahun Anggaran 2025.
Namun, Franshendrik menegaskan bahwa dirinya sudah tiga kali menolak usulan tersebut.
“Anggaran daerah masih minim, pemerintah sedang melakukan efisiensi. Kok bisa-bisanya pengadaan mobil dinas itu tetap muncul lagi, padahal sudah saya tolak tiga kali,” ujar Franshendrik, Senin (1/9/2025).
Sekda dan Sekwan Angkat Bicara
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus, menjelaskan bahwa usulan pengadaan mobil dinas itu sudah dicoret dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Namun penghapusan resmi hanya bisa dilakukan dalam rapat paripurna pembahasan P-APBD 2025.
Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Toba, Donald Simanjuntak, membenarkan bahwa pengadaan mobil dinas sempat diusulkan melalui anggaran sekretariat DPRD.
Menurutnya, alasan utama usulan itu muncul karena usia mobil dinas lama sudah menua dan membutuhkan biaya perawatan tinggi.
Meski begitu, Donald menegaskan keputusan akhir mengikuti arahan Ketua DPRD.
“Ketua DPRD dengan tegas menolak dan meminta pembatalan pengadaan mobil dinas baru tahun 2025. Usulan itu akan dicoret saat pembahasan P-APBD September 2025,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).
Anggaran Diprioritaskan untuk Program Rakyat
Franshendrik menambahkan, masih banyak program penting di setiap SKPD yang membutuhkan anggaran langsung untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan mobil dinas baru dipastikan tidak akan diadakan tahun 2025.
“Jika anggaran sudah memadai, baru bisa dipertimbangkan di tahun berikutnya. Untuk saat ini, kita harus prioritaskan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (net)
Editor : Editor Satu