SIMALUNGUN, METRODAILY – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi Perdagangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (2/9/2025).
Massa aksi disambut langsung oleh Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih yang hadir dengan mengenakan pakaian adat Simalungun lengkap.
Anton mengajak mahasiswa berdialog di dalam kantor bupati. Turut mendampingi, Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Agus Supriyono, Sekda Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat Pemkab Simalungun.
Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam poin tuntutan, antara lain:
- Transparansi Janji Kampanye – Bupati diminta melaporkan realisasi janji kampanye dengan indikator capaian yang terukur.
- Fasilitasi Anak Muda Kreatif – Penyediaan wadah pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan ekonomi kreatif.
- Perbaikan Infrastruktur Jalan – Khususnya jalan strategis menuju Danau Toba dan antarwilayah.
- Kesejahteraan Guru Honorer – Peningkatan insentif, kepastian gaji tepat waktu, dan percepatan pengangkatan ASN/PPPK.
- Revitalisasi Perpustakaan – Pembenahan menyeluruh agar lebih bermanfaat.
- Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Agar tepat sasaran dan terawasi dengan baik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anton menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujar Anton.
Sebagai bentuk keseriusan, Anton menandatangani Pakta Integritas untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Pertemuan diakhiri dengan salaman bersama.
Namun aksi tidak berhenti di kantor bupati. Setelah dialog, mahasiswa melanjutkan demonstrasi ke Gedung DPRD Kabupaten Simalungun.
Di hadapan DPRD, mereka kembali menyuarakan aspirasi sesuai Surat Nomor: 004/BEM STAI-PB/VIII/2025, dengan poin tambahan, antara lain:
- Penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD Simalungun yang dinilai tidak pro rakyat.
- Desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Efisiensi anggaran DPR dan tunjangan yang dinilai membengkak.
- Audit transparan atas anggaran DPR yang disebut mencapai Rp9,9 triliun per tahun.
- Reformasi institusi Polri, termasuk evaluasi terhadap Kapolri dan Kapolda Sumut, atas dugaan tindakan represif terhadap massa aksi.
Aksi berlangsung kondusif dengan kawalan aparat kepolisian. (rel)
Editor : Editor Satu